Riau Book - Persoalan ikut mengabur. Jelaga menyaput akal sehat --membuka pintu atas masuknya prasangka. Praduga. Isu mengelepak dari kuduk ke kuduk. Mulai dari asap yang bercampur gas monoksida yang mematikan sampai kabar burung tewasnya seseorang tersebab menghirup udara tercemar berat.

Seolah, siapa pun yang wafat pada saat bencana ini merebak —maka kematiannya bolehlah dikaitkan dengan kabut asap. Dan oleh karenanya, pemerintah, perusahaan, atau siapa pun yang diposisikan bertanggungjawab —harus menerima ganjarannya.

Media sosial begitu sibuk. Inilah keranjang sampah tempat kekesalan ditumpahkan —sekaligus tempat isu dibiakkan. Kereta sarat muatan bernama twitter, facebook atau grup-grup BBM dan WhatsApp —membawa serta para kritikus dadakan yang sebagian besar bukanlah korban asap dan tak tahu persis bagaimana sulitnya memadamkan api di lahan gambut.

Tak sedikit pula menyelip anasir lain semisal politisi yang bertemu panggung agar ia dicitrakan sebagai seseorang yang peduli, humanis, nasionalis, peka sekaligus pakar kabut asap. Menyelip pula PNS non job yang seolah menemukan kembali pita suaranya --usai sedemikian lama diperkuda atasan.

Ketika jarak pandang hanya sekitar 50 meter dan plang Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU melewati level berbahaya, saat bandara lumpuh dan fase meliburkan sekolah diperpanjang, kala keadaan bertambah gawat dan dokter menyatakan bayi yang tewas memang terpicu asap —yang terlihat bukanlah komponen yang saling merapatkan barisan. Hadir justru kelompok-kelompok kecil, para individual yang berarak beriring-iring menuju keranjang sampah bernama media sosial.

Di sana, segala amarah ditumpahkan, kegusaran diketik dengan jemari gemetar —dan lahirlah komen demi komen yang jauh dari menyelesaikan masalah. Kekesalan itu, ditujukan kepada siapa pun. Presiden, gubernur, bupati, sampai Kepala Dinas Kesehatan.

Sebaliknya, pemerintah, atau pihak mana pun yang dianggap bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung atas kabut asap ini —pun tak tergerak hati untuk berendah hati.

Tak merasa bahwa bencana hanya dapat diselesaikan andai seluruh bagian masyarakat ikut berpartisipasi. Pemerintah memilih menerima bantuan pesawat asing ketimbang menggerakkan massa untuk beramai-ramai memadamkan api. Bukankah dengan menyerah dan menyatakan diri tak mampu andai tak dibantu —adalah bentuk pembebasan yang melapangkan?

Di negeri yang muram ini, akal sehat terkadang dilempar begitu saja ke comberan penuh bangkai tikus, rambut kusut dan air sisa pelimbahan rumah tangga. Dialog yang mencerahkan tiba-tiba saja bisa dianggap bagian dari sok tahu.

Solusi dianggap bagian dari upaya menjilat. Sebelumnya, kondisi sosial semacam ini telah berhasil memproduksi pemimpin-pemimpin publik yang bukan berasal dari mereka yang paling pintar, paling bersih, paling asih, paling bijak —namun siapa yang paling culas.

Karakter dasarnya yang kapitalistik muncul ke permukaan. Sebagian besar dari pekerjanya tak lagi meyakini bahwa jurnalis adalah profesi intelektual. Pemilik media yang selalu berpikir tentang untung-rugi memilih jalan pintas merekrut wartawan yang mau digaji murah —dan kapan perlu tak dihonori dengan asumsi si wartawan bisa cari uang sendiri. Maka masuk barang tu, ujar Soetan Bhatoegana.

Kabut asap yang tak kunjung tertanggulangi, situasi politik tak menentu, kepentingan saling-susup, bertemu dengan kondisi media yang jauh dari sempurna. Lahirlah metode pemberitaan baru yang sedemikian aneh, misalnya sebuah website memberitakan para kritikus jangan asal berkoar saja tapi harus ikut padamkan api.

Saya tidak bisa membayangkan jika pakar militer Salim Said yang sudah uzur disuruh ikut berperang. Jika nalar berita itu diteruskan maka tokoh hukum semacam Prof. JE Sahetapy harus jadi jaksa dulu sebelum memaki kinerja kejaksaan.

Sebelumnya website yang sama, memberitakan mantan pejabat yang menggerek bendera setengah tiang dalam upaya memprotes lambannya penanggulangan asap. Tak ada dalam tubuh berita mengapa mantan pejabat itu dulu tak bertingkah karena di masa ia menjabat kabut asap juga sudah berbiak.

Dalam dialog di media sosial menanggapi berita itu, dengan terang si reporter menulis kalimat Green Peace dengan aksara 'Grimpis'. Jika Anda termasuk yang banyak berteman dengan wartawan maka cobalah sesekali memberi rekan itu pertanyaan seperti ini: Mana kalimat yang benar, mempesona atau memesona, di jual atau dijual, dikontrakkan, dikontrakan, di kontrakan atau di kontrakkan.

Tak usah yang terlalu berat semisal apa beda incumbent dengan makna petahana atau calon bertahan. Jika jawabannya salah, Anda tentu berpikir bagaimana mungkin seseorang disebut sebagai jurnalis jika dengan EYD saya ia tak tahu. Lebih jauh, bagaimana mungkin memercayakan urusan mencerdaskan kehidupan bangsa sampai membangun demokratisasi kepada jurnalis seperti itu. Entahlah.

Saat ini, sekali lagi, media yang tengah melayani kebutuhan informasi —dalam keadaan tak wal'afiat. Sedang sakit parah. Penyebabnya, bukan terpapar ISPA, namun lebih banyak dirusak kepentingan pemilik modal. Menjadi seorang wartawan yang memegang idealisme saat ini sedemikian berat.

Anda tak hanya akan dialienasi sesama rekan, namun terlebih --pun dapat disingkirkan media tempat Anda bekerja. Pemerintah, yang selalu mengeluh diganggu media abal-abal pada prinsipnya juga telah membantu rusaknya dunia jurnalistik.

Di Riau, mereka memberikan apa yang disebut dengan advertorial berkala —dengan imbalan uang APBD, sehingga memancing para pengusaha untuk membuat media. Kebebasan media yang dulu diperjuangkan bukan lagi soal bebas memperjuangkan kepentingan publik, namun --bagi para saudagar—freedom of the press itu dianggap sebagai kebebasan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sesedikit mungkin.

Bisnis media yang berbasis pada trust, pada kepercayaan publik, dengan enteng dilanggar karena mayoritas pemilik media sesungguhnya tak paham dengan dunia jurnalistik itu sendiri. Tak sempat mengerti spirit of journalism yang menjadi roh sebuah media. Dari sinilah muasal jurnalisme kabut asap itu.(*)