Riau Book - Mantan Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Kampar, Ahmad Mius dituntut 2 tahun penjara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (27/10). Dia juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta, dengan hukuman pengganti selama 6 bulan penjara.

Dalam amar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkinang, Agung Irawan SH menyebut terdakwa dugaan korupi dana pengamanan Pilkada Kampar Tahun 2011 itu terbukti merugikan negara karena jabatannya saat itu.

"Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tegas JPU Agung kepada majelis hakim yang diketuai Masrul SH.

Selain hukuman penjara dan denda, terdakwa juga diwajibkan JPU membayar uang pengganti kerugian negara Rp315 juta, dimana sebagian uang itu sudah dititipkan terdakwa ke kejaksaan Rp240 juta.

"Jika tak dibayar, harta terdakwa disita demi negara. Dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diwajibkan menjalani hukuman pidana selama 1 tahun," tegas JPU.

Menurut JPU, tuntutan yang diberikan terdakwa berdasarkan keterangan saksi, bukti dipersidangan, fakta persidangan, pertimbangan memberatkan dan meringankan.

Atas tuntutan itu, terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada persidangan pekan depan.

Kasus ini bermula saat terdakwa Ahmad Mius pada 2011 menjabat Kepala Kantor Satpol PP Kampar. Perbuatan ini diduga dilakukan bersama stafnya, Agustian, dimana keduanya didakwa melakukan perbuatan melawan hukum melakukan penyimpangan dana pengamanan Pilkada Kampar tahun 2011.

‪Dalam kegiatan pengamanan Pilkada Kampar tahun 2011, terdapat dana lebih kurang Rp1,955 miliar dari APBD Kampar yang diletakkan pos anggaran Satpol PP Kampar.

‪Dana tersebut, diperuntukkan sebagai biaya makan dan akomodasi petugas Satpol PP di lapangan. Namun, dana itu dipotong sehingga uang makan tak semuanya diserahkan kepada anggota.

‪Keduanya tidak bisa mempertanggungjawabkannya, ada sekitar Rp335 juta anggaran yang tidak bisa disertai dengan laporan pasti.‎ (ham)‎