Riau Book - Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau mengakui sejauh ini belum menahan Hafaz selaku tersangka dugaan korupsi kredit macet Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu Kabupaten Kampar dengan total kerugian lebih Rp3,9 miliar.

"Belum ditahan karena yang bersangkutan sejauh ini masih kooperatif saat diperiksa atau dimintai keterangannya," kata Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Mukhzan kepada pers di Pekanbaru, Senin (26/10/2015) siang.

Hafaz yang merupakan mantan Direktur Perusahaan Daerah (PD) BPR Sarimadu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2014 atas dugaan korupsi kredit fiktif di BPR Sarimadu Kabupaten Kampar tahun 2009 hingga 2012.

Hal itu menurut Humas Kejati Riau berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-05/N.4/Fd.1/05/2014, tanggal 19 Mei 2014.

Peningkatan status hukum kasus tersebut lanjut Mukhzan, setelah melalui tahap penyelidikan ke penyidikan, maka kemudian ditetapkan Hafaz sebagai tersangka.

"Karena pihak penyidik telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya suatu peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi," kata Mukhzan.

Humas Kejati Riau mengatakan, perbuatan tersangka ketika aktif sebagai Direktur PD BPR Sarimadu terjadi pada September 2009 hingga 2010. Dimana tersangka mengajukan kredit fiktif sebesar Rp 1.870.000.000, dengan mengatasnamakan 17 orang tanpa dilakukan analisis.

Untuk menghindari kredit macet, pada tahun 2011, lanjut dia, tersangka melakukan restrukturisasi kembali dengan meningkatkan jumlah plafon pinjaman mengatasnamakan 14 belas debitur sebesar Rp 2.500.000.000.

Sehingga, lanjut Mukzan, atas perbuatan tersangka itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini PD Sarimadu Kabupaten Kampar mengalami kerugian sebesar Rp3.901.407.491.52.

Perbuatan tersangka diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun telah lebih satahun penetapan Hafaz sebagai terssangka, pihak Kejati Riau belum juga menahannya dengan alasan; "masih dalam proses melengkapi berkas," kata Mukhzan.

Apa jaminan sehingga kemudian tersangka belum juga ditahan? Mukhzan menyatakan tidak ada, dan selama yang bersangkutan kooperatif, maka wajar diberikan toleransi dengan tidak dilakukan penahanan.

Lantas mengapa selama setahun berkas perkara tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan? Mukhzan mengakui itu merupakan kewenangan pihak jaksa penyidik.

Apakah terhadap tersangka diperikan pengawasan ekstra? Mukhzan menyatakan hal itu dilakukan dengan inisiatif penyidik sebagai kewaspadaan dan antisipasi.

Apakah dilakukan pencekalan terhadap paspor tersangka? Mukhzan mengaku tidak mengetahui hal tersebut. (RB)