Riau Book - Bupati Kampar Jefry Noer mengatakan Tim Verifikasi harus lebih dahulu memahami program setiap daerah mengingat setiap kabupaten /kota memiliki cara masing-masing memajukan daerah atau meningkatkan kemakmuran daerahnya.

Bupati Kampar Jefry Noer mengatakan itu ketika dirinya berdialog dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) tentang Pelaksanaan Hibah Barang/Jasa Provinsi Riau bersama Tim Verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri di Ruang Serindit di Komplek Gubernuran Provinsi Riau, Jumat (25/9/2015).

Jefry Noer menambahkan, Tim Verifikasi harus juga memahami program apa saja yang sedang dilaksanakan daerah. "Dan jika tidak mengerti lebih baik bertanya kepada kami yang didaerah," ujarnya.

Tim Verifikasi kata Jefry sebaiknya juga mampu membedakan mana hibah Bantuan Sosial (Bansos) dan mana program daerah, jangan terkesan Tim Verifikasi menghambat program daerah.

Semua program Kabupaten Kampar yang menyentuh langsung dari tiga zero, baik bantuan dana bergulir maupun bantuan sapi bergulir menurut dia merupakan program baik, dan ini bukan asal hibah saja karena pihak penerima bantuan jelas hasil pemapingan masyarakat miskin.

Dalam sesi dialog, Bupati Kampar juga memaparkan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, seperti mendata masyarakat produktif yang kurang mampu untuk di berikan pelatihan.

"Setelah lulus diberikan pinjaman melalui dana bergulir. Pemda Kampar diakhir 2016 berazam menzerokan rumah kumuh, pengangguran dan rumah kumuh," kata Jefry Noer.

Jefry Noer juga mengatakan, selanjutnya fokus dari Program Pemda Kampar adalah membuat program dengan mendata berapa banyak sesungguhnya orang miskin yang produktif di Kabupaten Kampar untuk kemudian diberikan pelatihan dan pembekalan serta diberikan bantuan dana bergulir.

"Memberikan bantuan melalui Bansos bukanlah cara yang baik. Makanya Pemda Kampar memberikan bantuan melalui pemberian kail dan kolam. Artinya, untuk masyarakat Kampar yang miskin, diberikan bekal ilmu baik pertanian, perikanan, agrobisnis serta diberikan bantuan modal melalui pinjaman bergulir.

Dalam kesempatan tersebut Jefry Noer juga pertanyakan kepada Tim Verifikasi tentang pelarangan penggunaan dana bergulir untuk program yang sedang dikelola pemerintah daerah, dan pada tahun 2014 Pemda Kampar juga tidak diperbolehkan menghibahkan sapi.

"Saya juga mengakui kelemahan staf dalam memberikan informasi maupun menerima informasi mengenai tata aturan dari Tim Verifikasi," ujar Jefry Noer.

Dalam arahannya, Tim Verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri, Andrian mengatakan bahwa setiap kegiatan apabila dilaksanakan melalui prosedur dan memiliki Peraturan Bupati atau Walikota silahkan dilanjutkan, jika tidak memiliki seluruh unsur itu, lebih baik jangan dilaksanakan.

Andrian juga mengatakan prinsip filosofi hibah tidak bergeser. "Ini semua berjalan baik apabila diberikan tata cara kepada pemerintah daerah melalui Permendagri 2014 dan tidak boleh berlebihan dari anggaran yang sudah dianggarkan di APBD masing-masing daerah," pungkasnya. (rls)