Riau Book - Anggota Komisi A DPRD Riau Sugianto, mengatakan Pegawai Negeri Sipil tidak layak untuk demo hanya karena masalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ataupun Jasa Pelayanan.

Khususnya dilingkungan rumah sakit Provinsi. Sugianto menjelaskan sebagai pegawai negeri sipil, tidak selayaknya demo.

"Apalagi mereka menangani dibidang pelayanan medis yang fungsi dan tugasnya sangat vital karena menyangkut kesehatan masyarakat Provinsi Riau. Andai saja perang dunia ke duapun pelayanan media harus tetap berjalan,"

Hal ini disampaikannya usai hearing Komisi A DPRD Riau bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau dan Tiga rumah sakit Provinsi, Selasa (27/12/2016).

Disinggung mengenai adanya aksi pegawai rumah sakit yang terjadi beberapa waktu lalu, Sugianto menjawab hal itu seharusnya tidak semestinya terjadi. Bilamana faktany ada dan terjadi, maka ada kelemahan pada pimpinan masing-masing rumah sakit tersebut. Seharusnya mereka mampu membina pegawainya sendiri.

Masing-masing Direktur mengaku sudah mensoialisasikan Pergub yang regulasinya menjelaskan ada 2 pilihan yang dipilih oleh pegawai yakni Pilihan pertama pegawai berhak menerima uang jasa pelayanan 100 Persen dan 50 persen TPP atau menerima TPP 100 persen tapi pegawai tidak mendapatkan lagi jasa pelayanan.

Dan hal tersebut sudah disepakati dan ditanda tangani oleh pegawai. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan demo ataupun mogok kerja.(khusnul)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau