Riau Book - Dalam fasilitasi dari pemerintah Kabupaten Siak terhadap dua kelompok yang berselisih terhadap sengketa program lahan Sawit II di Aula Kantor Desa Marempan Hulu Siak terjadi Pro dan kontra dalam pertemuan itu mulai nampak pada sesi tanya jawab.

Tiga tokoh menyatakan keberatan, pasalnya kelompok yang disebut sebagai pemerkasa disebut tidak memliki lahan. Sikap penolakan itu disampaikan tegas oleh salah seorang Ramadhan, ia menjelaskan bahwa kelompok yang disebut sebagai pemerkasa awalny memiliki lahan di areal izin perusahaan.

Namun pada saat program pembangunan kebun kelapa sawit ini digulirkan, lahannya digeser keluar dari areal perusahaan namun tidak dijelaskan dimana lokasinya. Ramadhan menilai kelompok yang disebut sebaga pemerkas itu telah merampas lahan kelompoknya.

" Saya tegaskan, saya minta lahan kelompok pak Toyo diukur ulang, ke luar dari lokasi kawasan hutan, yang mana lokasinya," pinta Ramadhan.

Mendengar penjelas Ramadhan, sepontan seorang kakek angkat tangan dan mengungkapkan pernyataan yang sama, sebagai penduduk tempatan kakek itu merasa keberatan dengan adanya kelompok lain yang masuk.

" Bagaimana batang durian, kalau buahnya jatuh takkan jauh dari batangnya. Kenapa yang ini bisa sampai orang daerah lain yang dapat," tegas kakek itu dengan nada marah.

Namun, hal itu disanggah Toyo, ia merasa pembangian itu cukup adil, namun perlu dipastikan apakah lahan yang ada sudah cukup dibagi sesuai formulasi yang irumuskan dalam SK. Selain itu, Toyo meminta kepad seluruh ketua kelompok untuk mendata ulang, karena ada beberapa nama yang orangny tidak ada di Siak dan Mempura. Jika yang bersangkutan tidak mungkin lagi kembali kembali Siak, Toyo usul agar nama tersebut dihapus.

Suara mucul dari kelompok Toyo, seorang tokoh menjelaskan kronologis pembangunan kebun kelapa sawit Siak II.

" Dulu untuk mencari orang buat kelompok tani sangat susah, kita masih ingat waktu masih hutan, tidak ada yang mau, namun sekarang kebun sudah jadi kenapa berebut. Lagian kalau memang ada protes tentang kelompok kami, kenapa baru tahun 2016 ini," tegasnya.

Meski sempat adu mulut dalam diskusi, namun rapat bisa berakhir dengan tenang. Kabag Tapem Siak yang saat itu memimpin rapat fasilitasi itu menilai hasil pertemuan ini tinggal dievaluasi.

" Kita akan evaluasi apabila ada nama pemilik lahan yang berdomisili di luar daerah, luasr Riau, akan dikeluarkan dari daftar nominasi," tegas Budi. (AS)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau