Riaubook - Tingginya tingkat kriminalitas kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur membuat petinggi Kabupaten Pelalawan gerah sehingga menggelar rapat pembahasan dan koordinasi dengan tema "anak yang berhadapan dengan hukum".

Wakil Ketua P2TP2A Kabupaten Pelalawan Yulmida kepada Riaubook.com di kantornya menyebutkan tingginya angka kriminalitas anak yang berhadapan dengan hukum dibarengi dengan beberapa faktor penentu, baik di keluarga, di masyarakat, dan juga dilingkungan tempat tinggal.

"Kita cukup aspresiasi kebijakan daerah yang mengeluarkan Perda Mhgrib mengaji, namun hingga saat ini Peraturan Bupati (Perbup) tentang tata cara dan konsekuensinnya bagi masyarakat itu yang belum jelas," kata Yulmida.

Sambung Yulmida lagi, koordinasi antar instansi dan lembaga di lingkungan Pemkab Pelalawan terasa sangat kurang, hal ini tercermin dari penertiban-penertiban yang tidak pernah berhubungan langsung dengan kepentingan anak-anak.

"Masa penertiban untuk kepentingan generasi penerus bangsa hampir dipastikan terlihat sangat kurang, seperti warnet, geng motor, ngelem, serta pergaulan yang mulai terlihat bebas," kata Yulmida mengakhiri.

Terkait apa yang dikatakan praktisi Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut, Tokoh Pemuda Hasaruddun Barus menambahkan bahwa sebenarnya kesalahan itu terletak di undang- undangnya di mana pendidikan moral, kedisiplinan, dan tata krama tidak ditemukan lagi di lingkup rumah tangga, sekolah maupun lingkungan.

"Semua itu sudah ditutup dengan peraturan dan perundang-undangan yang membuat Orang Tua, Pendidik maupun Tokoh Masyarakat tidak bisa berbuat dalam membina akhlak dan moral serta kedisiplinan anak kedepannya," tutup Hasaruddin Barus saat ditemui media ini lagi duduk minum kopi item disebuah warung dengan petinggi PT RAPP. [RB/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau