Riau Book - Dengan dilaksanakannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap Pembentukan Perangkat Daerah (PPD), yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukur berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional, efektif, dan efisien. Demikian disampaikan Bupati Kuansing H Mursini yang diwakili Wabup Kuansing H Halim melalui pidato pengantar Ranperda tentang pembentukan perangkat daerah pada sidang paripurna DPRD Kuansing, Rabu (2/11/2016).

Disampaikan Halim, sebagai landasan filosofis penataan organisasi perangkat daerah, pertama adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Kedua adanya kebutuhan daerah, kemudian adanya karakteristik daerah dan terakhir adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanahkan pembentukannya.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ada 32 urusan pemerintahan.

Disampaikan Halim, adapun urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Untuk urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Terkait dengan adanya pembagian urusan tersebut maka ada kewenangan yang semula berada di kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi atau pusat yang akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah. Untuk itu katanya, pemerintah daerah harus melakukan penataan organisasi perangkat daerah.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tersebut telah dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang menegaskan.

Pertama pembentukan perangkat daerah harus berdasarkan tipelogi yang diperoleh dari indikator yang diisi oleh SKPD penanggung jawab urusan. Jika urusan pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk perangkat daerah, dapat digabung sesuai dengan perumpunan urusan.

Kemudian urusan pemerintahan atau penggabungan urusan harus tercermin pada nomenklatur perangkat daerah, serta pembentukan perangkat daerah harus efektif dan efisien disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan perda.

Karena itu dalam ranperda ini garis besarnya hanya memuat tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Sementara mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (pasal 4). Sedangkan terkait dengan pengaturan unit pelaksana teknis dinas/badan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.RUS

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau