Riau Book - Sejak 2 Mei 2016 lalu, Kejaksaan Negeri Bengkalis telah menetapkan HMZ (KPA), YUB (KPA), AB (PPTK) dan In (Bendahara pembantu ) sebagai tersangka perkara dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bengkalis.

Keempatnya ditetap sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi SPPD fiktif tahun anggaran 2012-2013.

Namun, sampai saat ini pihak kejaksaan masih belum melakukan penahanan terhadap keempat tersangka.

"Belum ditahan, kita masih lengkapi dulu penyidikannya (berkasnya)," kata Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Rahman Dwi Saputra kepada wartawan di kantornya , Rabu (7/9/2016).

Menurut Rahman, sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPKP atas kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi SPPD fiktif tersebut.

"Kita masih nunggu hasil audit BPKP atas perkara ini (SPPD fiktif)," kata Rahman.

Seperti diberitakan,

Terkait penetapan keempat tersangka ini, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus Kejari Bengkalis, Luqi Yusuf telah mempublikasikan ke media pada 11 Mei 2016 lalu.

Luqi menegaskan keempat tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi jo UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahunh 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUAP.

"Keempat tersangka terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun," kata Luqi saat itu.

Sementara itu, masih dalam perkara dugaan korupsi SPPD fiktif tersebut, Rabu (7/9/2016) kemarin, penyidik juga memeriksa

DS staf di unit pelayanan teknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bengkalis, Kecamatan Mandau.

DS dipemeriksa sebagai saksi selama 3 jam lebih di Kejaksaan Negeri Bengkalis, Rabu (7/9/2016).

"DS sebagai saksi, tadi (pemeriksaan) lebih tiga jam," kata Reza. (Doang)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau