Riau Book - Pihak Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk membubarkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak provit dan terkesan hanya menghabiskan anggaran saja, demikian legislator Musafak Asyikin.

"Apalagi sejak berdirinya hingga saat ini yang belum memberikan deviden malah memeratkan keuangan daerah," katanya lagi tanpa menjelaskan BUMD yang dimaksud berharap 'nyasar'.

Musafak 'geleng-geleng' melihat banyak BUMD yang menghabiskan anggaran daerah.

Anggota Fraksi PAN, Musafak Asyikin mengungkapkan lagi, bahwa daerah sudah mengucurkan triliunan rupiah untuk BUMD (lagi tanpa sasaran).

Namun, katanya, hanya sebagian kecil saja BUMD yang bisa memberikan pemasukan pada daerah.

Ia juga memperkirakan anggaran yang dimaksud sudah mencapai lebih Rp1,3 triliun.

Lebih jauh disampaikan juga oleh Wakil Ketua Komisi C ini, untuk melakukan pembubaran BUMD yang bemasalah itu, sebelumnya dilakukan audit dulu terhadap penggunan anggaran yang sudah digunakan.

"Setelah diaudit baru dilakukan langkah berikutnya, penghapusan dan permintaan pertanggung jawaban dari direksi dan direktur yang ada," katanya lagi.

Legislator lain yang juga dari Komisi C, Husaimi Hamidi juga sependapat demikian.

Menurutnya pengauditan sudah harus dilakukan. Disamping itu penyertaan modal tidak lagi diberikan dengan dialihkan pada kegiatan lain untuk kepentingan masyarakat.

"Kita alihkan saja untuk pemangunan infastruktur baik jalan, jembatan dan lainnya," kata ploitisi PPP ini. (RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau