Riau Book - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI menerbitkan Surat Keputusan (SK) Perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau dan itu menimbulkan reaksi dari kalangan legilator.

Salah satunya legislator Riau dari Fraksi Demokrat, Asri Auzar yang secara pribadi akan menggugat Kemenhut karena luas wilayah yang didisposisikan dipandang tidak ada dasar atau tidak melalui kajian sehingga tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan.

"Limit gugat bisa dilakukan hingga bulan Agustus ini, yaitu 90 hari setelah SK disampaikan. Saya menggugat karena dianggap Keputusan SK yang dikeluarkan itu tidak mempunyai dasar. Karena tidak memakai rekomendasi dari Tim Terpadu yang dibentuknya sendiri," katanya.

Dijelaskan secara rinci oleh Legislator Riau dari Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir ini perihal duduk persoalan sehingga dirinya melakukan penggugatan, sebelumnya berdasarkan Perda No 10 Tahun 1998, luas RTRW Riau sebesar 4,3 juta hektar. Karena ada penyesuaian RTRW melalui UU No 37, dibentuklah Tim Terpadu dalam melakukan pengkajian kembali yang bekerja kurun waktu 5 tahun. Didapatlah luas RTRW Riau sebesar 2,7 juta hektar.

"Dari hasil yang didapat oleh Timdu itu, kemudian Kementerian Kehutanan membuat Keputusan beda dengan luas RTRW Riau sebesar 1,675 juta hektar. Inilah yang jadi pertanyaan dari kita, apa yang menjadi dasar Kemenhut mengeluarkan SK sebesar itu. Siapa yang turun ke lapangan.

Kalau Timdu jelas mereka turun ke lapangan bersama-sama antara Dishut Prov Riau dan Kanwil Agraria, ada petanya," kata Sekretaris Komisi D ini.

Disampaikan juga saat dikonfirmasi sudah sejauh mana proses gugatan yang dilakukan, Asri menjelaskan untuk saat ini sedang dilakukan penyusunan oleh Tim Pengacaranya terhadap seluruh berkas gugatan yang diperlukan. Diharapkan dalam waktu dekat sudah disampaikan ke Pengadilan untuk didaftarkan.

"Saya tetap akan menggugat, karena saya menganggap Riau ini milik kita yang harus diperjuangkan. Jangan sampai mengorbankan masyarakat demi kepentingan perusahaan besar," katanya lagi.Ia sembari memberikan pemikiran keberpihakan pada masyarakat Riau dan minta justru Perusahaan perkebunan dan kehutanan yang telah melanggar izin harus ditindak atau dihuklum. (RB/MC)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau