Riau Book - Terkait adanya larangan bermain game berbasis Global Positioning System (GPS) seperti Pokemon GO, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau, Asrizal mengatakan sudah menerima Surat Edarannya melalui website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Ini dikatakan oleh Asrizal saat ditemui di Kantor Gubernur Riau, Senin (25/07/2016).

"Kita sudah menerima suratnya dari websitenya KemenPAN-RB, dan pada hari itu kita sudah teruskan ke websitenya BKP2D untuk disebar luaskan," kata Asrizal.

Asrizal mengatakan, hari ini (senin-red) BKP2D akan segera mengeluarkan surat penegasan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melarang pegawai memainkan Pokemon GO khususnya pada jam dinas.

Pengawasan terhadap larangan bermain Pokemon GO ini akan dilakukan sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Asrizal menambahkan, sanksi yang diberikan kepada PNS yang melanggar akan merujuk kepada PP No. 53 tahun 2010, kewenangan pemberian sanksi ada diatasan langsung masing-masing.

Sebagaimana diketahui, larangan dari KemenPAN-RB itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/2555/M.PANRB/07/2016 Tanggal 20 Juli 2016.

Surat itu berisi pemberitahuan kepada seluruh pemimpin di satuan kerja untuk melarang pegawai negeri bermain game virtual berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah. Dalam surat itu, Menteri Yuddy juga meminta pejabat pembina kepegawaian di masing-masing satuan kerja memantau pelaksanaannya.