RiauBook.com - Kondisi cuaca beberapa pekan terakhir mulai panas. Situasi ini telah memicu kemunculan titik panas (hotspot) di berbagai wilayah kabupaten/kota di Riau termasuk di Indragiri Hilir (Inhil).

Untuk mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Pemkab Inhil kemudian menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Bupati M Wardan, Rabu (21/1).

Ia menegaskan agar perusahaan perkebunan dan kehutanan di Inhil agar meningkatkan antisipasi kebakaran.

Rakor yang dihadiri Forkopimda, Ketua DPRD, jajaran Polres dan Kodim 0314 Inhil serta beberapa Kepala Dinas dan Badan, Camat, Kepala Desa di lingkungan Pemkab Inhil juga meminta Camat, Polsek dan Danramil melaksanakan maklumat Kapolda Riau tentang pencegahan kebakaran hutan.

Maklumat yang diserahkan Kapolres kepada Bupati HM Wardan itu langsung diserahkan kepada perwakilan Camat, Polsek dan Danramil sebagai ujung tombak pemerintahan di lapangan.

Bupati dalam kesempatan itu mengatakan bahwa berdasarkan data telah terjadi peningkatan hotspot setiap tahunnyadi Kabupaten Inhil, dimana beberapa kecamatan seperti Kecamatan Mandah, Teluk Belengkong, Pelangiran, Pulau Burung dan Gaung rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Sampai saat ini pemerintah sudah mengambil beberapa tindakan bagi pencegahan dan penanggulangan Karhutla, di antaranya pengadaan sarana dan penunjang operasional penanganan Karhutla, pemberian insentif kepada kelompok MPA (Masyarakat Peduli Api), penyusunan Standart Operating Procedure (SOP) untuk pencegahan dan penanggulangan Karhutla dan sosialisasi pencegahan Karhutla," ungkap bupati.

Selain itu dengan tegas bupati mengingatkan kepada perusahaan dan masyatakat harus lebih awas dan berupaya maksimal untuk tidak melakukan pembakaran saat pembukaan hutan atau lahan, karena bagi mereka yang membakar hutan dan lahan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar. (mc)