RiauBook.com - Forum Komunikasi CSR saat ini dijabar oleh petinggi PT Pertamina RU II. Hal itu kemudian menuai kritikan dari berbagai kalangan salah satunya Wakil Wali Kota Dumai, Riau, Agus Widayat.

Menurut dia, penunjukan jabatan General Manager PT Pertamina RU II sebagai Ketua Forum Komunikasi CSR dianggap tidak optimal dalam menghimpun dana perusahaan untuk sosial kemasyarakatan.

Dia beralasan tidak optimal tersebut, karena jabatan GM Pertamina selalu berganti orang dalam kurun waktu tidak tentu sehingga membuat forum tidak berjalan dalam pelaksanaan program. "Saya rasa tidak tepat jika ketua forum komunikasi CSR ini dipegang oleh pejabat GM Pertamina karena orangnya terus berganti, tapi lebih baik jika diamanahkan ke instansi badan perencana pembangunan daerah," terangnya kepada wartawan, Rabu (21/1).

Dijelaskan dia, keberadaan forum komunikasi CSR pada merupakan pemikiran cemerlang pemerintah untuk menghimpun dana sosial perusahaan dalam suatu wadah terpadu agar proses distribusi terarah dan tepat sasaran.

Namun jika ditunjuk ketua forum dari pejabat di Bappeda tentu saja program CSR perusahaan bisa diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah dalam rangka sosial kemasyarakatan.

“Kita ketahui sama sekali tidak ada gebrakkan yang dilakukan Pertamina selaku ketua forum, dan kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak agar kedepan bisa berjalan dengan baik dan optimal," terangnya.

Sedangkan jika ketua CSR ditunjuk Bappeko, maka program pemerintah akan bisa dijual ke perusahaan, seperti bidang pendidikan, keterampilan, pembangunan infrastruktur maupun kegiatan sosial.

Akibat tidak optimalnya forum CSR ini, dia melihat setiap perusahaan memiliki program tersendiri dalam mendistribusikan dana sosialnya, sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih dengan program pemerintah.

“Saya akui, banyak program pemerintah yang tak sepenuhnya bisa dianggarkan dalam anggaran daerah, dan seharusnya dengan adanya forum CSR ini bisa terlaksana seperti yang direncanakan," ungkap dia.