RiauBook - Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota Pekanbaru menemukan berbagai indikasi penyimpangan dalam distribusi elpiji subsidi 3 kilogram antara pangkalan dan pengecer.

"Untuk Kecamatan Tampan, jadi sorotan kami karena jumlah penduduk di wilayah ini banyak, sementara pangkalan 'bermain' dengan pengusaha dan pengecer," kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Pekanbaru Mas Irba Sulaiman di Pekanbaru, Kamis (4/6).

Dia mengatakan beberapa "permainan" dilakukan seperti menjual gas di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp16.000 per tabung. Kemudian lebih mengutamakan industri kecil setempat terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta mengisi warung pengecer untuk berjualan gas dibanding menjual kepada warga setempat dengan harga sesuai HET.

"Mereka (pangkalan) seharusnya lebih mengutamakan masyarakat menegah ke bawah, baru setelah itu industri kecil. Jika masih ada sisa, baru boleh dijual ke pengecer dan tentu dengan harga Rp16.000 per tabung," katanya.

Pernyataan ini dikeluarkan, tegas dia, sebagai bentuk peringatan kepada pangkalan. Jika mereka terbukti melanggar aturan dan menyelewengkan pendistribusian gas melon tersebut, maka pihaknya tidak segan untuk lakukan pencabutan izin sebagai pangkalan.

"Tentu kalau kita temukan, maka izinnya di cabut. Perlu di ingat, masih banyak warga yang ingin jadi pengusaha pangkalan. Jangan main-main dengan pendistribusian barang subsidi ini, kami akan beri sanksi tegas," katanya.

Rika (29), salah seorang warga setempat menyambut baik dengan rencana Disperindag Kota Pekanbaru yang akan menindak tegas setiap pangkalan menyalahi aturan penjualan karena masyarakat kecil tempatan membeli menanggung derita.

"Kalau bisa pihak pemerintah kota jangan ucapan saja, tetapi buktikan. Sekarang saja harga gas Rp18 ribu per tabung di pangkalan kawasan Panam, padahal harga eceran tertinggi hanya Rp16.000 per tabung," ucapnya. (ant/shs)