RIAU BOOK- Pada pemeriksan Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) tahun 2015, BPK menggunakan metode baru sistem akrual. Sistem ini baru diberlakukan di Siak. Alhamdulillah, sistem ini langsung dapat menyesuikan di kalangan pegawai, dan dapat menggunakan sistemnya.

Demikian dikatakan Bupati Siak Syamsuar. BPK ingin mengetahui sejauh mana kemampuan daerah dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

"Sebenarnya ada kerisauan dan was-was dari kami. Karena jika ada perubahan penilaian tentu mempengaruhi pencapaian Opini WTP," kata dia.

Tahun ini pemeriksaannya secara akrual berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi lanjutnya, kami sudah lima kali berturut-turut menerima Opini WTP dari BPK RI. "Ini kami upayakan terus mempertahankannya dan lebih baik lagi," kata Syamsuar.

Tahun ini bukan hanya pemerintah daerah saja tetapi juga Kementerian setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya disclaimer. Artinya setiap tahunnya pemeriksaan akan semakin ketat dan berbeda dari tahun sebelumnya. Opini itu mempertegas pengelolaan keuangan sudah dinyatakan bebas dari indikasi tindak pidana korupsi.

"LHP ini adalah pengakuan atas transparansi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel yang berbasis akrual," sebutnya.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuagan. Opini merupakan pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015. (RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau