RIAU BOOK- Presiden Jokowi mengatakan, LKPP 2015 menjadi sesuatu hal yang tidak mudah dijalankan oleh pemerintah. Apalagi, pada 2015 menjadi tahun pertama kalinya menggunakan akrual basis, di mana ada tambahan jika menerapkan skema akrual yakni laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, dan laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

"Tahun lalu saya ragu-ragu apakah ini bisa dikerjakan oleh kita semua," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015.

Jokowi menyebutkan, penerapan akrual basis di mana 56 K/L memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 26 K/L memperoleh WDP, dan empat K/L memperoleh opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer.

"Tahun lalu disclaimer tujuh, sekarang empat. Tahun lalu saya sebutkan K/L mana, sekarang saya sebutkan lagi supaya diingat-ingat tahun depan tidak lagi, Kementerian Sosial, Kementerian Olah Raga, TVRI dan Komnas HAM. Ini perlu jadi catatan," tambahnya.

Jokowi menyebutkan, opini WDP dari BPK terhadap LKPP 2015 menjadi momentum perbaikan dan pembenahan akuntabilitas keuangan negara, untuk mendapatkan predikat tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kita tahu semuanya penggunaan APBN harus sepenuhnya kepentingan rakyat dan masyarakat, kita harus bisa memastikan rakyat bisa mendapat manfaat dari penggunaan APBN ini," tambahnya.

Mengenai rekomendasi temuan BPK yang harus ditindaklanjuti, kata Jokowi, diharapkan seluruh K/L dapat menindaklanjuti.

"Saya tegaskan K/L berbenah dan jangan ada yang bermain-main dengan uang rakyat," tandasnya.(RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau