RiauBook - Nampak bangunan-bagunan megah berdiri di Pulau D pada proyek Reklamasi Teluk Jakarta, namun belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Apakah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyikapi perihal apakah bangunan itu akan dibongkar seperti permukiman Kampung Pulo atau tidak dibongkar?

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, bahwa bangunan di atas Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta tak akan dibongkar. Ahok beralasan, bangunan itu tak melanggar jalur hijau atau tata ruang yang ada.

"Kita biarkan, tapi didenda. Kalau dibongkar kan investasi rusak," ujar Ahok, Jakarta, Rabu (4/5/2016),

Menurut Ahok, tidak semua bangunan yang tidak memiliki IMB harus dibongkar. Namun, lanjut Ahok, bangunan tak ber IMB yang harus dibongkar adalah bangunan yang berada di jalur hijau.

"Membandingkan dengan Kampung Pulo. Beda dong. Ini beda. Misalnya masyarakat yang enggak ada IMB, kami bongkar enggak sekarang? Enggak," ujar Ahok. 

Selain itu, Ahok juga mengaku, untuk masyarakat yang mempunyai bangunan namun tak memiliki IMB dan tidak melanggar jalur hijau akan dibantu layanan mendapatkan IMB.

"Semua zonasinya benar ini (reklamasi). Ini persoalannya adalah Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) dianggap kajian dan praktiknya tidak benar," jelas Ahok.

Ahok pun menceritakan pernah membongkar bangunan milik perusahaan Agung Sedayu, yakni The Mansion at Dukuh Golf di Kemayoran yang dinilai melanggar zonasi.

"Agung Sedayu membangun di Kemayoran, di (jalur) hijau, maka saya bongkar. Terus bangun lagi di Fatmawati, saya bongkar," ujar Ahok.

Oleh karena itu, Ahok tak akan membongkar bangunan di Pulau D, melainkan dikenakan denda saja terhadap perusahaan pengembangnya, yakni PT Kapuk Naga Indah anak perusahaan Agung Sedayu Group. Hitungan dendanya sudah diatur dalam peraturan tertentu. OJIN

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau