Riau Book - Penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi penyertaan modal dari Pemerintah Kabupten Bengkalis ke PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ). Aliran dana Rp 300 miliar dari Pemkab itu diduga tak sesuai peruntukan dan merugikan negara Rp 265 miliar.

Pemeriksaan saksi sendiri berlangsung di Kejaksaan Tinggi Riau. Terlihat beberapa penyidik Jampidsus memeriksa beberapa pejabat dari Pemkab tersebut.

Plh Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Rohim dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan tersebut. Katanya, tim Jampidsus memakai ruangan Pidsus Kejati Riau untuk memeriksa saksi.

"Ada tiga saksi yang dipanggil. Mereka adalah Hamdan selaku Kabag Ekonomi Pemkab Bengkalis, Jhoni Indra selaku Kepala Bappeda dan Mukhlis MM selaku Komisaris Utama BLJ yang juga Kepala Inspektorat Pemkab Bengkalis," kata Rohim, Senin (14/3/2016).

Rohim sendiri tidak tahu pasti apakah penyidikan kasus ini terkait tindak pidana korupsinya atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pasalnya, Kejati hanya memberi tempat pemeriksaan, dan tidak masuk ke materi penyidikan.

"Kalau tindak pidana korupsinya, memang sudah ada terdakwa dan sekarang lagi kasasi ke MA. Kemudian ada juga penyidik TPPU penyertaan modal. Nah ini yang belum tahu yang mana, intinya ada penyidikan terkait penyertaan modal," tegas Rohim.

Data dihimpun, kasus ini bermula saat Pemkab Bengkalis pada tahun 2012 menganggarkan dana penyertaan modal kepada PT BLJ sebesar Rp 300 miliar.

Sedianya, dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Gas dan Uap (PLTGU) di Desa Buruk Bakul kecamatan Bukit Batu, dan Desa Balai Pungut kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

Dalam pengajuan pembanguna PLTGU itu, PT BLJ mengajukan rencana anggaran Rp 1 triliun lebih. Namun yang disetujui hanya Rp 300 miliar.

Dalam pelaksanaannya, pihak PT BLJ diduga mengalirkan dana tersebut kepada anak-anak perusahaannya diantaranya, PT Sumatera Timur Energi dan PT Riau Energi Tiga.

Nominalnya mulai dari jutaan rupiah sampai dengan miliaran baik dalam bentuk investasi, beban operasional, yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan PLTGU.

Belakanga, dana tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh PT BLJ. Dana yang dibagikan ke anak perusahaan tidak kembali. Saat ini, PT BLJ sudah dinyatakan merugi oleh Pemkab Bengkalis