Riau Book -Delapan mahasiwa yang mengatasnamakan dirinya Himpunan Muda Indonesia Perjuangan (HMI-P) mengelar demonstrasi di depan Mapolda Riau dan Kantor Kejati Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (18/2/2016).

Mereka mendesak penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi pembelian serta ganti rugi lahan di Kecamatan Tenayanraya yang akan digunakan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai komplek perkantoran.

Dalam orasinya, Ketua HMI-P Broery menyebut-nyebut Walikota Firdaus terlibat. Politisi Demokrat ini dituding sudah melakukan mark-up anggaran ganti rugi lahan Rp 23 miliar.

Tudingan HMI-P ini didasari laporan BPK RI Perwakilan Riau yang telah mengaudit anggaran ganti rugi lahan pada tahun 2013 itu.

"Dalam laporan BPK RI disebut ganti rugi lahan menelan biaya Rp 26 miliar. Hal itu sudah termasuk ganti rugi pohon sawit di atas lahan," kata Broery.

Dalam pertanyataannya, sambung Broery, Walikota Pekanbau Firdaus MT menyatakan biaya ganti rugi lahan tersebut menelan Rp 50 miliar.

"Apakah ini bukan mark-up namanya. Ini uang rakyat yang digunakan, ada selisih sekitar Rp 23 miliar. Penegak hukum harus mengusutnya," tegas Broery.

Demonstrasi ini sempat membuat kemacetan jalan karena massa berusaha memblokir separuh ruas jalan. Sebelum memblokir, massa terlebih dahulu meminta maaf kepada warga yang melintas.

"Warga Kota Pekanbaru, mohon maaf karena telah mengganggu. Namun hal ini dilakukan untuk kepentingan rakyat, uang rakyat telah banyak dirampok tapi penegak hukum tidak menindak," kata Ketua HMI-P, Broery dalam orasinya.

Massa juga kesal dengan Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Dolly Bambang Hermawan dan petinggi di Mapolda karena tidak mau menerima aspirasi yang disampaikan.

"Mereka (polisi) menganggap remeh kita. Mentang-mentang kita hanya beberapa orang, mereka tidak mau menerima kita," kata Broery.

Dalam orasinya, massa mendesak kepolisian mengusut berbagai dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Ada dugaan korupsi pengadaan tenda dan berbagai macam tindak pidana lainnya. Kenapa kepolisian tidak mengusut ini," kata Broery.

Beberapa menit menggelar demonstrasi di Mapolda, massa bergerak ke Kantor Kejati Riau. Di Korps Adhyaksa, HMI-P menyampaikan tuntutan yang sama.

Demonstrasi langsung bubar setellah Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Mukhzan menemui massa dan memberi penjelasan terkait penanganan kasus korupsi.

Mukhzan meminta pendemo untuk menyerahkan dokumen atau alat bukti dugaan korupsi yang dituduhkan pendemo ke Pemerintahan Kota Pekanbaru.

"Apa yang disampaikan adek-adek akan diterima. Namun, bantu juga kejaksaan dengan memberikan data-data awal yang akan ditindaklanjuti," himbau Mukhzan.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau