Riau Book - Kabupaten Rokan Hulu belum mengirimkan berkas APBD nya ke Pemprov Riau untuk dilakukan Evaluasi. Negeri yang berjuluk Seribu Suluk ini menjadi Kabupaten paling lambat mengesahkan APBD tahun 2016.

Selain Rokan Hulu dua Kabupaten lainnya yang yang baru mengusulkan akhir Januari, Kampar dan Meranti dan saat ini masih proses harmonisasi SK pengesahan di Pemprov Riau.

Memang beberapa daerah tersebut menjadi yang paling telat dalam usulan evaluasi APBD 2016 kepada Pemprov Riau. Dengan proses di tingkat Provinsi sampai 15 hari, menjadikan evaluasi butuh waktu dan disampaikan ke daerah paling lama tiga pekan setelah usulan dimasukkan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Indrawati melalui Kepala Bagian Anggaran BPKAD Riau Ispan S Syahputra kepada wartawan menjelaskan waktu normal penyelesaian evaluasi APBD Kab/Kota adalah selama 15 hari kerja.

"Rohul sama sekali belum menyampaikan. Yang lain sudah, kemudian Kampar dan Meranti sedang proses administrasi harmonisasi SK pengesahan APBD,"ujarnya.

Dengan demikian maka untuk Kabupaten Kampar dan Meranti dalam waktu dekat akan segera dikembalikan kepada Pemkab terkait. Seharusnya sambung Ispan, paling lambat tiga hari setelah persetujuan APBD antara Pemkab dan DPRD Kab/Kota sudah disampaikan untuk evaluasi di Pemprov Riau.

"Kita punya waktu 15 hari, kalau semua lengkap bisa langsung proses. Kalau tidak lengkap, kita minta melalui surat untuk dilengkapi, namun evaluasi tetap jalan sembari melengkapi kekurangan administrasi tersebut," tambahnya.

Memang pengesahan APBD di daerah terlambat. Dari 12 Kab/Kota di Riau, hanya Bengkalis, Siak, Pelalawan dan Pekanbaru yang mengusulkan evaluasi APBD sebelum masuknya tahun anggaran 2016.

Sementara sisanya setelah masuk tahun anggaran 2016 yang menyerahkan. Artinya banyak Kabupaten/Kota yang mengesahkan APBD nya terlambat. Sanksinya sendiri akan diterima masing-masing Kabupaten/Kota.***