Riau Book - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya akhirnya sepakat mengadendum SK 673/Menhut/II/2014 dan SK 878/Menhut tentang kawasan hutan di Provinsi Riau.

Keputusan ini diambil dalam rapat bersama DPD RI yang dihadiri 11 Bupati dan Walikota di Riau, Pimpinan DPRD Riau, Plt Sekdaprov Riau serta Kepala Dinas Kehutanan Riau.

Kepala Dinas Kehutanan Riau, Fadrizal Labay mengatakan, adendum tersebut merupakan angin segar bagi Pemerintahan di Riau yang selama ini menunggu kepastian Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) sebagai acuan dasar penetapan kawasan untuk pembangunan.

"Dalam rapat di DPD RI Jakarta hari ini, MenLHK akan mengadendum SK 673 dan 878 berkaitan percepatan RTRW Riau. Semoga usaha semua pihak membuahkan hasil yang baik bagi Riau," ujarnya.

Dijelaskan Fadrizal, terdapat kerancuan dalam SK 673/Menhut/II/2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare. Perubahan Kawasan Hutan seluas 717 ribu hektare dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 11,5 ribu hektare dan SK 878/Menhut tentang kawasan hutan di Provinsi Riau.

"Jadi ini nantinya akan disinkronkan. Dalam SK 878 dan 673 itu paling tidak ada 400 desa yang masih termasuk dalam kawasan, sehingga ini berbanding terbalik dengan konsisi eksisting atau kondisi terkini dilapangan, itulah yang diadendum," ujarnya.

Setelah ini kata Fadrizal, pihaknya akan menghitung kembali spot atau titik kawasan yang harus dikeluarkan dari kawasan hutan.

"Kita akan hitung lagi, ada berapa luasnya. Misalnya saja tadi Pak Bupati Inhil mengungkapkan ada 128 desa di 16 Kecamatan di Inhil masih berada dalam kawasan hutan. Ini yang akan kita hitung lagi, supaya bisa dikeluarkan dari kawasan," tandasnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman. "Alhamdulillah membawa pulang lebih kurang 70.000 hektare untuk wilayah pemukiman, perkantoran dan instansi militer," ungkap politisi Demokrat ini.

Setelah mendapat angin segar dari MenLHK, pria yang akrab disapa Dedet ini menyatakan DPRD Riau akan segera membuat Peraturan Daerah (Perda) RTRWP Riau.

"Kita akan persiapan Perda RTRW Provinsi Riau," tandasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, luas kawasan hutan didalam dua SK tersebut berbeda-beda. Contohnya pada SK 673 ada yang masuk kawasan hutan, namun di SK 878 sudah diputihkan atau sudah menjadi Area Peruntukan Lain (APL).

Didalam SK 673 masih terdapat kawasan hutan 1,6 juta hektare, SK 878 1,5 juta hektare.(MC Riau)