RIAUBOOK.COM - Statement Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto yang mengatakan akan bersikap terbuka dan kooperatif dalam upaya pemberantasan korupsi menjadi poin penting dalam soal pemberantasan korupsi di Pemprov Riau.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan mengatakan itu dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (16/12/2025).

Saiman melanjutkan, sikap terbuka seorang Plt Gubernur Riau adalah karakter pemimpin yang memang sepatutnya menjadi contoh adau model bagi kepala daerah.

"Artinya Plt Gubri terbuka, kooperatif dan mendukung upaya pemberantasan korupsi, menjadi model dalam tata kelola anggaran negara di level dinas-dinas, karena pimpinan pemerintahan provinsi memiliki visi yang kuat terhadap pemberantasan korupsi," kata Saiman.

Soal pemeriksaan terhadap pejabat negara yang terus dilakukan KPK berkaitan dengan dugaan perkara korupsi yang menimpa Abdul Wahid atau dikenal sebagai kasus 'jatah preman, menurut Saiman itu adalah sesuatu yang lumrah, karena potensi dan dugaan pada negara hukum, harus dibuktikan.

"Jadi, dalam konteks penyelenggaraan negara, setiap lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif, punya peran fungsi masing masing, dan saling menghargai," kata Saiman.

Begitu pun terhadap adanya pemeriksaan KPK di rumah Plt Gubernur Riau, demikian Saiman, hal itu adalah cara lembaga penyelidik untuk mengumpulkan bukti dan keterlibatan pihak-pihak.

Kata dia, beri kesempatan kepada lembaga penyelidik untuk mengumpulkan seluruh barang bukti dan dugaan, dan sebaiknya publik menunggu secara resmi hasil dari pembuktian yang sedang dilakukan KPK, sehingga tidak terjadi 'turbulensi' dalam tata kelola pemerintahan.

KPK sebelumnya telah menggeledah rumah dinas Plt Gubernur Riau pada Senin (15/12/2025) pagi dalam rangka penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang melibatkan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta uang tunai dalam mata uang rupiah dan dolar Singapura.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan sikap terbuka dan mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya penegakan hukum di Provinsi Riau.

SF Hariyanto menegaskan, pengawasan serta tindakan hukum yang dilakukan KPK merupakan bagian penting dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

"Kami mewakili Pemerintah Provinsi Riau tentu menghormati dan mendukung langkah KPK, termasuk terkait informasi pemeriksaan tadi pagi. Sikap terbuka dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama," demikian SF Hariyanto. (ist)