RIAUBOOK.COM - Penjabat Gubernur Riau, SF Hariyanto terang-terangan mengekspos potensi minyak dan gas (Migas) di Provinsi Riau ke publik.

Penghasilan migas untuk kesejahteraan masyarakat bumi Melayu itu, disampaikan dalam sebuah wawancara bersama stasiun televisi nasional rubrik Inspirasi pagi, Sabtu, 20 Juli 2024 di Jakarta.

Pj Gubri didampingi Komisi VII DPR RI Dapil Riau II Abdul Wahid, dan Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan yang juga Komisaris BUMD PT Riau Petroleum.

Pembahasan tersebut mengusung tema "Minyak Bumi Tuah Negeri" ini adalah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maksimalkan Participating Interes (PI) 10 Persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebesar Rp3,5 triliun untuk kesejahteraan masyarakat Riau.

Tak berhenti di situ, Pemprov Riau juga terus berupaya agar PI yang diterima kedepan bisa lebih meningkat dengan cara membantu peningkatan produksi minyak di Riau. Dimana saat ini produksi minyak di Riau 180 ribu barel per hari.

Di samping itu, Pemerintah Pusat menargetkan produksi migas bisa mencapai 1 juta barel per hari secara nasional pada tahun 2030. Karena itu, gerak cepat pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.

Hal itu diwujudkan Pj Gubernur Riau dengan membentuk Satgas Kelancaran Operasional PT PHR Wilayah Kerja Rokan di Provinsi Riau. Satgas tersebut meliputi semua pihak seperti Polda Riau, Korem 031 Wirabima, Kejati Riau dan instansi terkait lainnya agar pembukaan sumur minyak baru di hulu migas dapat berjalan lancar.

Pj Gubri mengatakan, jika Pemprov Riau berhenti dengan menerima PI 10 Persen sebesar Rp3,5 triliun. Namun Pemprov Riau ingin kedepan PI yang diterima Riau bisa lebih besar lagi untuk kesejahteraan masyarakat.

"Jadi PI 10 Persen Rp3,5 triliun itu bisa berkembang lagi. Kami Pemprov Riau tidak hanya berpangku tangan terhadap 3,5 triliun, tapi kami terus berupaya penerimaan PI kedepan bisa lebih besar lagi," katanya.

Untuk itu, lanjut Pj Gubri, dalam peningkatan produksi minyak di Riau sesuai target yang ditetapkan Pemerintah Pusat yakni 1 juta barel per hari tahun 2030, Pemprov Riau membentuk Satgas Kelancaran Operasional PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah Kerja Rokan di Provinsi Riau.

"Kami sudah membentuk gugus tugas dalam kelancaran produksi migas di Blok Rokan. Apalagi Pak Presiden menargetkan 1 juta barel per hari pada tahun 2030 dapat tercapai. Target itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh PHR, tapi kita harus berkolaborasi dan singergi," sebutnya.

"Karena itu, dalam satgas ini kami melibatkan TNI/Polri, Kejati dan instansi terkait lainnya. Sehingga ketika dalam produksi minyak terdapat persoalan di lapangan, seperti ladang minyak berada dalam kawasan dan persoalan hukum kita siap membantu, sebab kita sudah bentuk satgas," ucapnya.

Pj Gubri juga berharap SKK Migas dan PT PHR juga dapat melakukan inovasi canggih dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengejar target produksi minyak 1 juta barel per hari 2030.

"Tapi kami optimis dengan waktu 6 tahun kedepan, InsyaAllah dan kita yakin target 1 juta barel per hari bisa tercapai,"sebutnya.

Selain itu, Pj Gubri juga meminta Badan Usaha Minyak Daerah (BUMD) Riau yakni PT Riau Petroleum yang mengelola PI 10 Persen dapat berbenah diri dan melakukan inovasi, termasuk BUMD Riau lainnya.

"Kita terus memantau bdan mengevaluasi kinerja BUMD agar tidak salah jalan. Ini bukan saya benci. Tapi kita ingin BUMD ini jangan kerja biasa, tapi kita ingin kerja luar bisa dan membuat inovasi. Selain itu, kita minta BUMD lakukan bisnis to bisnis dengan investor, agar BUMD dapat memberikan dividen ke pemerintah daerah untuk pembangunan kedepan," paparnya.

Pj Gubri menambahkan, PI 10 Persen tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, baik dibidang pendidikan, kesehatan, termasuk infrastruktur dan UMKM.

"Jadi semua PI 10 Persen ini harus diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Riau. Karena itu kami berpesan harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Riau," tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid mengatakan, jika DPR RI terus berupaya bagaimana daerah bisa mengelola Sumbar Daya Alam (SDA) di daerah.

"Alhamdulillah hal itu bisa terwujud, dimana jika sebelum di Riau belum ada PI 10 Persen dari migas saat ini sudah ada. Dimana BUMD yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengelola PI ini. Karena Pi ini sangat penting bagi daerah dalam rangka pengembangan daerah," katanya.

Komisaris PT Riau Petroleum, M Job Kurniawan mengatakan, mengelola PI 10 Persen Blok Rokan merupakan suatu tantangan bagi PT Riau Petroleum.

"Tantangan pertama bagaimana kita menyamakan persepsi antar kabupaten kota, provinsi dan Kementerian ESDM. Saat ini ada tiga Surat Keputusan (SK) Kementerian ESDM yang menyatakan PT Riau Petroleum mengelola PI 10 Persen Blok Rokan, Blok Kampar dan sebentar lagi Blok Mahato," sebutnya.

"Itu semua tidak akan tercapai tanpa bantuan dari Pak Gubernur, DPR RI, Kementerian ESDM. Karena di Indonesia baru PT Riau Petroleum yang baru menerima tiga SK PI 10 Persen ladang minyak," tambahnya. (MC).