RIAUBOOK.COM - Alokasi dana Participating Interest (PI) untuk perbaikan infrastruktur jalan merupakan langkah tepat Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto dalam menjaga asa urat nadi perekonomian rakyat, demikian ekonom Universitas Riau Eka Armas Pailis.

"Jalan adalah akses mobilisasi yang penting bagi kehidupan masyarakat, hal itu tidak lepas dari perannya untuk mendukung pergerakan manusia dan berpengaruh pada kegiatan distribusi dan logistik," kata Eka kepada RiauBook.com di Pekanbariu, Selasa (5/3/2024).

Sebelumnya pada akhir tajun 2023, sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas khususnya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah Kerja (WK) Rokan telah mencairkan Dana P 10 persen untuk Provinsi Riau dengan total Rp 3,5 triliun.

"Harapannya memang dana tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Riau," kata Eka.

Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan Dana PI bakal digunakan untuk penanganan pascabanjir dan perbaikan jalan rusak di berbagai kabupaten dan kota di Riau.

Hariyanto mengatakan anggaran PI senilai Rp3,5 triliun yang diterima pemda masih tersedia, dan bakal disiapkan untuk perbaikan infrastruktur.

"Dana PI ini juga telah kami kirimkan ke kabupaten dan kota. Harapan kami nantinya dapat membantu menyelesaikan permasalahan mendesak pascabanjir," kata Hariyanto.

Eka menjelaskan, apa yang menjadi misi Pj Gubernur Riau merupakan aspirasi masyarakat Riau yang selama ini memang mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang mengalami rusak parah.

Bahkan, lanjut dia, jalan-jalan di sejumlah wilayah yang menghubungkan antar-daerah sempat terputus karena rusak dan tetendam banjir.

"Situasi itu sangat berpengaruh pada perekonomian rakyat, karena ketika jalan terputus maka distribusi bahan kebutuhan pokok turut juga terputus dan tentu harga barang-batang akan melonjak tajam," kata Eka.

Menurut Ekonom, kebijakan Pj Gubernur Riau yang kemudian mengalokasikan sebagian dana PI ke daerah kabupaten/kota khususnya yang menjadi wilayah operasi migas pun sudah sangat tepat.

"Sesuai dengan aturan proporsinya, daerah ladang minyak tentu akan mendapatkan bagiannya, namun penegasan dana itu untuk menuntaskan persoalan pascabanjir adalah poin penting bahwa dana PI benar-benar akan digunakan untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Termasuk Pekanbaru, menurut Eka sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, daerah ini juga tentu memiliki porsi sebagai penerima PI karena jumlah penduduknya terbesar di Riau.

"Maka jalan-jalan di Pekanbaru yang sekarang mengalami kerusakan parah menjadi prioritas untuk diperbaiki, maka itu sangat membantu masyarakat. Kalau yang sifatnya nyata untuk kepentingan masyarakat, tentu hal itu dapat diterima semua pihak," katanya.

Menurut Eka, Pekanbaru sebagai icon Riau memang harus 'dirias wajahnya' dengan baik, seperti menuntaskan persoalan jalan rusak, banjir, sampah, kemacetan dan lainnya.

"Kami juga berharap Pj Gubernur Riau yang memiliki pengalaman dan akses bagus ke Pemerintah Pusat, kedepan dapat membawa APBN yang lebih ke Riau. Karena selama ini, gubernur-gubernur sebelumnya hanya bisa menghabiskan APBD, tapi tidak mampu menyedot APBN," demikian Eka. (fzr)