RIAUBOOK.COM - Anak usaha holding perkebunan, PT Industri Nabati Lestari, tengah mengembangkan turunan crude palm oil (CPO), salah satu produknya adalah minyak goreng kemasan ekonomis bermerek INL.

Hal itu diungkap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dia mengatakan, perusahaan pelat merah itu turut berperan dalam penyediaan 1,2 miliar liter minyak goreng kemasan bersubsidi.

Adapun minyak goreng produksi BUMN baru dikembangkan saat harga melambung tinggi pada tahun lalu.

"Sesuai yang sudah diarahkan Bapak Presiden (Joko Widodo), Kementerian BUMN dan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) melakukan operasi pasar tambahan yang dari target 1,2 juta liter, kami juga akan kontribusi sebagian dari itu, tapi produk mereknya berbeda nanti," ujar Erick dalam keterangannya, Sabtu, 8 Januari 2022.

Erick meninjau  operasi pasar minyak goreng di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Operasi pasar ini bertujuan menstabilkan harga setelah minyak goreng kemasan per liter di pasar tradisional menembus lebih dari Rp 20 ribu per liter.

Dia mengklaim produk minyak INL telah sesuai harapan pemerintah lantaran dijual seharga 14 ribu per liter. Minyak goreng tersedia dalam dua kemasan, yakni 450 mililiter (ml) dan 900 ml.

Erick menyebut BUMN harus memanfaatkan momentum dengan mulai mengenalkan kemasan sederhana khusus untuk pasar tradisional dengan brand INL.

"Untuk sementara akan beredar wilayah Medan dan Sumut dulu," ucap Erick.

Erick mengimbuhkan, mulai Januari 2022, BUMN telah memiliki tiga produk minyak dengan segmentasi berbeda.

Ketiganya adalah Nusakita 100 persen price index dari market leader (bimoli), Salvaco (92-95 persen price index bimoli), dan kemasan sederhana INL 88 sampai 90 persen price index market leader.

"Kapasitas mesin pengemas baru mulai kita investasi tahun ini dan akan berkembang terus sampai 2023," kata Erick.

Pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp 3,6 triliun untuk mensubsidi selisih harga minyak goreng kemasan sederhana hingga enam bulan ke depan. Pemerintah akan memastikan harga minyak goreng terjaga Rp 14 ribu per liter.

"Penyediaan ini disiapkan untuk enam bulan ke depan dan akan dievaluasi pada Mei. Kebijakan dapat diperpanjang," ujar Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  beberapa waktu lalu.

Airlangga menyatakan selisih harga tersebut sudah dihitung dengan komponen pajak pertambahan nilai atau PPN. Pemerintah menghitung volume minyak goreng yang dibutuhkan oleh masyarakat hingga enam bulan mendatang mencapai 1,2 miliar liter.

Sumber tempo