RIAUBOOK.COM - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menunjuk dua daerah di Provinsi Riau sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, yakni Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau Fahmizal Usman mengatakan, berkaca dari sejumlah daerah yang sudah lebih dulu mengusulkan KEK Pariwisata ke Dewan KEK Nasional, paling cepat membutuhkan waktu satu tahun untuk melengkapi 16 poin yang menjadi persyaratan.

"Tapi Pak Menteri Pariwisata (Arief Yahya) inginnya usulan KEK Pariwisata di Riau itu rampung dalam 6 bulan, karena mengenai lahan sudah clear," kata Fahmi di Pekanbaru, Senin (9/9/2019).

"Saat ini kita sedang berproses, sekarang lahannya sudah clear, sudah ada investornya, sudah ada pemiliknya," tambah Fahmi lagi.

Dengan penunjukan KEK tersebut, diharapkan nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah setempat.

"Nanti kan akan ada perjanjian antara investor dengan pemerintah, yang pasti ada pajak yang bisa masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian retribusi. Karena kalau kawasan pariwisata orang masuk kan bayar," kata Fahmi.

"Seperti halnya di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur, Bali. Itu dia punya komitmen, 40 persen tenaga kerja yang bekerja di sana memang orang lokal, harus orang Sanur. Kebutuhan untuk hotel, belanja sayur, ayam dan lain-lain harus ke pasar setempat," tambah Fahmi lagi.

Di Pulau Rupat sendiri, Fahmi menyebut ada beberapa titik lahan yang akan menjadi sasaran KEK Pariwisata.

"Kebetulan di sana (Pulau Rupat) ada investor yang memiliki lahan sekitar 2800 hektar. Jadi Kementerian Pariwisata melihat jika lahan tersebut berpotensi untuk dijadikan KEK Pariwisata, namun disarankan untuk menyelesaikan 400 hektar terlebih dahulu pada tahap awal, dengan catatan lahannya harus benar-benar clear dulu," kata dia.

Sementara, dalam upaya menyiapkan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, pasokan listrik, jaringan komunikasi, air bersih, pemerintah turut menggandeng stakeholder terkait.

"Untuk sarana dan prasarana-nya tentu melibatkan pihak swasta," demikian Fahmi. (RB/Dwi)