RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau akan memberi sanksi kepada Pejabat Eselon II di lingkungan setempat yang terlambat melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) sampai dengan 31 Maret 2019.

"Sekarang itu sudah ada ketentuan untuk melaporkan secara online, paling lama tanggal 31 Maret. Untuk menindak lanjuti itu, kita sudah menerbitkan Peraturan Gubernur tentang kewajiban itu, dan bagi yang tidak melaporkan tidak berhak menerima Single Salary," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi kepada RiauBook.com saat ditemui di Gedung Daerah, (18/3/2019).

Sementara, untuk sanksi lain, kata Sekda akan diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "tapi kalau di internal kita, dia tidak akan menerima hak-hak keuangannya".

Sekda mengingatkan, secara internal pihaknya akan melakukan pengecekan online pada tanggal 25 Maret 2019, "LHKPN merupakan kewajiban pejabat negara, terutama para Eselon II keatas".

"Udah jelas ketentuannya, hingga saat ini saya belum tahu persis (jumlah yang melapor), nanti kita lihat di tanggal 25 Maret, tapi kalau tahun lalu ada 25 persen yang terlambat melapor," tutur Sekda.

Sekda menerangkan, dengan sistem online saat ini, penyelenggara negara harusnya sudah lebih dimudahkan dalam melaporkan kewajibannya tersebut.

"Kalau sudah terisi secara manual dan terinput secara online, saya kira sudah tidak ada masalah lagi, tinggal duduk mengerjakan saja". demikian Sekda. (RB/Dwi)