RIAUBOOK.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau Rusidi Rusdan mengatakan, ada 3 jenis penyakit demokrasi yang harus diperangi bersama, yakni politik uang (money politics), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral, dan ujaran kebencian, penyebaran berita bohong (hoax) serta politisasi sara.

"Percuma kita menyampaikan kritisi kepada pemerintah tentang keadaan kita saat ini, tentang banyaknya pejabat korupsi dan sebagainya, kalau dalam proses Pemilu kita masih terdapat money politics," kata Rusidi saat acara sosialisasi pengawasan Pemilu bersama para Insan Pers, Kamis (15/11/2018) di salah satu hotel, Pekanbaru.

Rusidi menuturkan, seluruh elemen masyarakat harus bersatu dan memiliki tekad untuk menyampaikan segala bentuk pelanggaran Pemilu kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum.

"Jadi memang tidak bisa hanya kepada Bawaslu saja," ujarnya.

Selanjutnya, Rusidi menegaskan, saat ini pihaknya terus membuka mata dan pasang telinga untuk mendengar dari seluruh lapisan masyarakat tentang netralitas ASN.

"Contohnya waktu kita memproses 11 kepala daerah kemarin, kita ingin kepala daerah sebagai contoh, kalau kita mau memberantas sesuatu, kita harus haru ambil dulu kepalanya, kalau kita main hanya di akar-akar, kepalanya masih ada, ini akan tetap tumbuh," kata Rusidi.

"Kalau ada keberpihakan ASN di media sosial misalnya, apalagi dengan tindakan, kita akan proses itu," tambahnya.

Terkait ujaran kebencian, hoax dan politisasi sara, sebut Rusidi, pihaknya bersama jajaran telah berkomitmen, "kami bersama seluruh Bawaslu kabupaten/kota menargetkan masing-masing kabupaten/kota menangani soal ujaran kebencian, hoax dan politisasi sara, karena Provinsi Riau ini menjadi salah satu daerah yang sangat rawan terhadap ujaran kebencian, hoax dan politisasi sara, bahkan lebih rawan dibanding Jawa"

"Tiga hal ini yang menjadi fokus kita sekarang, mudah-mudahan ini bisa kita tanggulangi," demikian Rusidi. (RB/Dwi)