RIAUBOOK.COM - Bupati Rokan Hulu (Rohul), Riau, Sukiman resmi melantik Abdul Haris sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) devenitif.

Pelantikan tersebut mengacu pada SK Bupati tertanggal 18 September 2018, tentang penetapan hasil seleksi Sekda dilingkungan Pemkab Rohul.

Bertempat di Hall Convention Center Masjid Agung Islamic Center (MAIC) Pasir Pengaraian, Senin (24/9/2018). Selain pejabat daerah seperti Kepala Dinas, Badan dan Kantor OPD Pemkab Rohul, hadir juga segenap unsur Forkopimda.

Pantauan di lokasi kegiatan terlihat Bupati H Sukiman mengambil sumpah jabatan Sekda Rohul devenitif H Abdul Haris SSos MSi. Dilanjutkan dengan pernyataan 13 janji satu poin diantaranya adalah berjanji tidak akan melakukan KKN, dan akan berperan secara aktif dalam pencegahan KKN khususnya dilingkungan Pemkab Rohul.

Bupati Rohul H Sukiman menyatakan, pelantikan Sekda Rohul devenitif ini hendaknya bisa menjalankan kegiatan pemerintahan yang tertib administrasi, personel dan pengawasan.

"Agar semua kegiatan dan produk administrasi berjalan dengan lancar, tidak melangar hukum," pesan Bupati H Sukiman juga mengucapkan selamat kepada H Abdul Haris.

Bupati Sukiman menyatakan, amanah yang diberikan kepada Abdul Haris sebagai Sekda devenitif ke 4 ini bukan karena faktor keberuntungan, tapi lebih kepada kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik.

"Ini merupakan tugas berat, tapi harus dilaksanakan sebagai abdi negara," tegas mantan Dandim Inhil itu.

Sementara Sekda Rohul H Abdul Haris menjawab wartawan menjelaskan program 100 hari yang akan digalakkan kedepan. Dimana, untuk tahap awal dia lebih fokus program replanting kebun Sawit yang tidak produktif.

Program itu, kata mantan Staf Ahli Bupati ini sudah dijajaki sejak dirinya masih Pj Sekda. Sehingga setelah devenitif, akan menambah semangatnya untuk memperjuangkan para petani sawit Rohul.

Dirinya mengajak, masyarakat petani sawit untuk ikut program ini, apalagi kebun sawit yang kurang efektif hasilnya hanya 1 ton per hektar bisa ikut program.

"Kita menawarkan pola perkebunan sawit yang berkualitas kepada masyarakat, dan untuk program ini pemerintah menghibahkan dana mencapai Rp25 juta per hektare," kata dia. (RB/MCR)