RIAUBOOK.COM -Dua Belas satuan kerja (Setker) terpilih sebagai penerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018.

Penyerahan DIPA ini dilakukan oleh Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman selaku wakil pemerintah puat di daerah secara simbolis kepada masing-masing pimpinan Satker, Senin (18/12/2018) di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah, Perkanbaru.

Kedua belas Satker tersebut adalah Sekretariat daerah Provinsi Riau, Polda Riau, Korem 031/WB Dam-I/BB, Lanud Roesmin Noerjadin, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Kejaksaan Tinggi Riau, Kementrian Agama Kota Pekanbaru, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, Pusat Pengendalian Pembangunan LHK Ekoregion Sumatera, Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru, KPU Provinsi Riau, dan RRI Pekanbaru.

Penyerahan dilakukan berdasaran penilaian dengan kriteria tertentu, seperti Satker Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan kinerja pelaksanaan anggaran pelaporan keuangan terbaik.

Secara keseluruhan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan ke Provinsi Riau berjumlah RP 29,781 triliun.

Alokasi APBN 2018 tersebut mengalami sedikit kenaikan Rp 43,79 miliar dibanding alokasi APBNP tahun 2017 yang mencapai Rp 29,738 triliun yang dirinci untuk belanja Kementerian/Negara (K/L) serta Belanja Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Alokasi Belanja K/L terbagi dalam 485 DIPA yang terdiri dari DIPA kewenangan satuan kerja pemerintah pusat(kantor pusat dan instansi vertical di daerah) berjumlah 429 DIPA dengan nilai sebesar Rp 7,596 triliun, DIPA kewenangan Organisasi Perangkat Darah (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) berjumlah 56 DIPA dengan nilai Rp 267,327 miliar.

Secara keseluruhan, alokasi Belanja K/L tahun 2018 di Riau mengalami kenaikan dibanding tahun 2017, sebesar 24,7 % disbandingkan dengan APBNP awal dan 18,0% dibandingkan APBN Perubahan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto, dalam laporan penyerahan DIPA tahun 2018 menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan penerima DIPA.

Tri Budhianto mengatakan bahwa perbaikan efektivitas belanja negara agar betul-betul berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal pada pencapaian sasaran pembangunan, termasuk efisiensi belanja operasional pemerintah, baik di pusat (Kementrian/Lembaga) maupun di Daerah.

Beliau juga mengatakan diperlukan perencanaan penganggaran yang lebih matang dan komperhensif oleh Kementrian/Lembaga dan pemerintah daerah, antar pusat-pusat dan daerah, antar Kementrian dan lembaga serta peningkan sistem monitoring dan evaluasi anggaran dalam perbaikan tata kelola keuangan, dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan anggaran dari pusat hingga ke daerah dan Desa. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau