Riau Book - Delapan tersangka kepemilikan senjata tajam dan rakitan serta kerusuhan di kongres nasional HMI mengaku sudah mempersiapkan diri sebelum datang ke Riau. Mahasiswa dari Ambon dan Makassar itu mengaku sengaja membawa senjata untuk menjaga diri di Pekanbaru.

"Memang sengaja dibawa bang dari tempat asal, sebagai persiapan saja," kata seorang tersangka yang tak mau menyebutkan identitasnya ketika diwawancarai wartawan di Mapolda Riau, Senin (23/11).

Pria dari Makassar dan ditahan di Mapolda ini menjelaskan, kongres HMI selalu dihadiri berbagai perwakilan cabang dari seluruh Indonesia. Menurutnya, tidak mungkin tak ada rusuh dalam setiap kongres dari skala nasional.

"Ya namanya kongres, banyak yang datang, pasti selalu ada rusuh, kami bersiap menghadapi ini," kata mahasiswa dari sebuah universitas di Makassar itu.

Dia tak menampik, badik dan puluhan senjata tajam lainnya dibawa dari Makassar. Barang itu dibawa dalam tas oleh beberapa rekannya dan disimpan sewaktu menaiki bus ke Pekanbaru.

"Sengaja dibawa dan dipersiapkan dari daerah asal. Ini untuk menghadapi situasi yang ada di Pekanbaru, kalau sewaktu-waktu terjadi rusuh," katanya, sambil digiring petugas Polda Riau.

Dalam kasus ini, ada 8 tersangka yang diamankan berinisial Ha, Js, Da, Ak, Ma, Y, Ml dan Ay. Mereka diamankan dari 2 lokasi berbeda setelah puluhan petugas melakukan sweeping.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Rifai Sinambela menyebutkan, sweeping dilakukan di Gelanggang Remaja, GOR Universitas Riau dan kawawan Purna MTQ Jalan Jenderal Sudirman.

"Ada puluhan senjata tajam, senjata rakitan dan cairan diduga racun yang disita," ungkap Rifaai.

Senjata tajam yang diamaankan, ungkap Rifai, diantaranya golok, badik, keris, ketapel, belati, pisau, panah, busur panah, senjata mainan yang merupkan mancis, senjata rakitan, cater dan cairan diduga racun.

"Cairan diduga racun itu diguna untuk anak panah, kemudian ditembakkan. Untuk cairan ini akan diperiksa di laboratorium," sebut Rifaai.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana 10 tahun.