RIAUBOOK.COM - Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota untuk tidak ikut mencampuri urusan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Ini terkait dengan adanya kabupaten/kota di Riau yang turut ikut mencampuri urusan Penerimaan Pesrta Didik Baru (PPDB) di SMA/SMK yang kewenangan telah beralih kepada Pemprov Riau.

"Itu sama saja dengan mengurus kamar orang lain, jadi kabupaten tidak punya kewenangan lagi, itu semuanya di provinsi," kata Hamdi Muhammad di Pekanbaru, Jumat (7/7/2017) malam.

Menurutnya, kabupaten/kota kalau ingin memberikan saran terkait segala persoalan di SMA/SMK termasuk dalam PPDB tidak ada masalah, namun kalau sudah ikut mencampuri bahkan mengambil kebijakan tertentu itu sudah di luar kewenangannya.

"Kalau memberikan usul dan saran silahkan, tapi kalau membuat kebijakan itu sudah melanggar," katanya lagi.

Ditambahkannya, bila ada masalah yang ditemukan, misalnya terkait PPDB ada anak peserta didik yang belum mendapat tempat, maka itu diserahkan ke provinsi untuk menyelesaikannya.

"Kan itu sudah jelas, sekarang kabupaten/kota menangani SD dan SMP, kemudian provinsi SMA/SMK," katanya.

Kejadian seperti ini, yaitu persoalan terkait PPDB dengan peraturan baru yang menggunakan zonasi memang sebelum ada antisipasi sebelumnya, karena memang sekarang sedang dalam masa transisi peralihan kewenangan.

Kebijakan penggunaan zonasi dalam PPDB tahun, lanjut dia, diterapkan untuk memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat dari segala golongan dan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan.

"Jadi orang kurang mampu akan diakomodr langsung di wilayah yang terdekat dengan rumahnya, karena kalau jauh bisa saja banyak persoalan, hingga menyebabkan anak kurang mampu putus sekolah," kata dia. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau