RIAUBOOK.COM-Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengatakan tuntutan yang dibacakan Jaksa Penutut Umum (JPU) dalam kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama alias Ahok tidak wajar. GNPF MUI mengatakan akan mengadukan hal ini ke Komisi Kejaksaan.

"Ini tak wajar, kita akan laporkan ke Kejaksaan. Meski kita belum tahu putusan hakim seperi apa. Intinya kami akan laporkan kepada komisi Kejaksan," ujar anggota advokasi GNPF-MUI Alkatiri.

Alkatiri bahkan mengatakan, sejak ditundanya sidang tuntutan pada minggu lalu, pihaknya sudah curiga bila JPU tidak begitu netral. Terbukti, pada sidang kali ini, tuntutan JPU malah membuat Ahok lolos dari jeratan hukum.

"Pembacaan tuntutan itu pembacaan kesalahan, tapi ini malah seolah-olah pledoi untuk Ahok. Ini tak benar," ujar Alkatiri pada wartawan di Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).

Alkatiri mengaku, sebelum isi tuntutan dibacakan sudah melihat adanya gelagat yang tak beres dari JPU. Dia pun sudah memprediksi ke mana arah JPU pada sidang kali ini, dan terbukti benar keberpihakan pada terdakwa penista agama.

Alkatiri menuturkan, unsur pidana dalam kasus Ahok itu sejatinya telah terpenuhi, termasuk unsur pidana pada pasal 156a KUHP. Namun, unsur itu malah diamputasi JPU.

"Saya pikir itu sudah ada kerja sama (antara JPU dengan terdakwa Ahok). Tapi hakim belum putuskan, dan diharapkan hakim bisa beri putusan yang adil dan tak memihak," katanya.(ria/snc/RB)




Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau