RIAUBOOK.COM - PT Mekarsari Alam Lestari (MAL) Group Usaha Duta Palma, bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan, diduga melakukan pembohongan publik dengan menyebutkan lahan desa (Kuala Panduk dan Petodaan) dan serta masyarakat yang berada di Jalan Lintas Bono, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten pelalawan, Riau, merupakan wilayah HGU Perusahaan. Namun setelah dilaksanakan survei serta pengukuran ternyata lahan tersebut berada di luar HGU.

Hal ini terungkap dalam pertemuan BPN Riau dan DPD RI serta perwakilan masyarakat Teluk Meranti bahwa PT MAL diduga keras mengelola lahan moratorium gambut, serta mengintimidasi warga untuk menjual lahan dengan harga tidak wajar juga Mengambil alih lahan desa tanpa kompensasi yang jelas serta tidak merealisasikan kewajiban pola kemitraan dengan masyarakat sekitar perusahaan.

Namun hal itu berulang kali disanggah pihak PT MAL. Begitu juga saat di konfirmasi media, berapa saat yang lalu. "Kata siapa?. Kami mengerjakan sesuai dengan HGU. Tidak mungkin pelaku usaha melakukan diluar ijin. Kalau ada ditemukan DPRD, yang menyampaikan bahwa PT MAL mengelola lahan diluar HGU. Siapa orangnya, harus jelas. Dan kalau ada institusi yang menyampaikan, institusi yang mana. Sampaikan secara resmi agar kita enak berperang. Jika ada masyarakat, silakan tunjukkan surat kepemilikan dan tuntut secara hukum. Kita ini negara hukum," kata salah satu staf legal PT MAL, Rubyanto.

Pendapat berbeda justru disampaikan Abu Samah Sekdes Kuala Panduk saat bersama masyarakat perwakilan Teluk Meranti, Kiki Syamputra, Raja Alkaf, Anggota DPD RI Intsiawati Ayus, Wakil Ketua DPRD Pelalawan Indra Kampe, Azwir Kepala Desa Petodaan, melakukan hearing dengan BPN Riau di Pekanbaru, Rabu (23/03/2017).

Dalam penjelasannya Abu Samah didepan Ka BPN Riau Lukman Hakim SH, MH, menyebutkan bahwa PT MAL telah mengelola lahan di luar HGU, juga melakukan pengolahan kebun di lahan moratorium gambut serta telah mengelola lahan milik desa-desa yang berada di Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kerumutan yang sebahagian besar didapatkan tanpa sepengetahuan aparat dan masyarakat desa selaku pemilik lahan.

"Apa tidak pembohongan mereka itu. Lagian itu Rubyanto tidak usah bicaralah. Dia itu tidak tahu apa-apa, dia itu pesuruh PT MAL," ujar Abu Samah terlihat marah.

Terungkap lahan PT MAL bergerak di bidang perkebunan ini berada di dua kecamatan Teluk Meranti dan Kerumutan. PT MAL memperoleh HGU seluas 4.740,80 hektar tahun 2005 berdasarkan hak pelepasan dari Menteri Perkebunan dan Kehutanan RI tahun 1999. Namun pada kenyataannya lahan tersebut menyatu dengan lahan desa dan masyarakat alias tumpang tindih. [RB/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau