RIAUBOOK.COM - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan JO Rekind Worley Parsons (RWP) subkontrak PT Chevron Pasific Indonesia menimbulkan polemik.

Diduga banyak hak-hak mereka yang hingga kini belum terpenuhi oleh perusahaan yang mengakibatkan mereka harus menempuh jalur hukum.

Untuk mencapai keadilan dan perjuangan mereka atas hak tersebut, melalui perwakilannya persoalan ini telah diserahkan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru sebagai pendamping untuk penegakan hukum.

Adapun beberapa pokok yang menjadi tuntutan mereka adalah, perusahaan dapat memberikan biaya pesangon sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk uang penghargaan selama kerja.

"Kami akan memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka (karyawan). Persoalan ini sudah diserahkan kepaa kami selaku LBH Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti," kata Direktur LBH Pekanbaru Aditia Bagus Santoso, Sabtu (25/3/17) di Pekanbaru.

Adit menegaskan, perusahaan seharusnya dapat menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan aturan perundang dengan membuat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau sistem kontrak. Bahkan pihaknya berencana akan melakukan somasi kepada perusahaan terkait sesuai dengan mekanisme perundangan. (Rb/Ferizal)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau