RIAUBOOK.COM - Sebanyak 27 titik toko modern (Indomaret) di Kabupaten Bengkalis terancam tidak mendapat perlindungan hukum dan pemerintah, karena tidak memiliki izin, Senin (20/3/2017).

Hal ini ditegaskan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Azmi R Fatwa SIP dalam hearing dengan perwakilan Indomaret di gedung dewan Senin siang.

Bahkan, Azmi mengingatkan akan resiko yang dihadapi toko modern tersebut jika tidak menghentikan invansi bisnisnya di Kabupaten Bengkalis.

"Di Kabupaten Bengkalis anda (Indomaret) tidak memiliki izin. Bagaimana jika malam nanti tiba-tiba dimolotove preman, tentu anda tidak akan dilindungi polisi atau pemerintah, sebab, tak punya izin," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Menurut Azmi, untuk jangka pendek memang tidak kelihatan dampaknya terhadap kedai maupun toko tradisional. Namun, untuk jangka panjang sangat berpengaruh.

Kehadiran toko modern akan mematikan usaha toko kecil maupun kedai milik masyarakat.

"Kehadiran Indomaret kedepan bisa menambah pengangguran. Karena toko atau kedia tradisional milik masyarakat banyak yang tutup," ujarnya.

Hearing ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Bengkalis DR. H.Indra Gunawan. Dihadiri anggota DPRD Azmi R Fatwa SIP, Indrawan Sukmana ST, Zamzami SH, Hendri HS SAg, Daud Gultom, dr Moris B Sihite, Hj Aisyah dan H.Jasmi. Sementara dari Pemkab Bengkalis hadir Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Raja Airlangga bersama Kabid Perdagangan Burhanudin. Basuki Rahmat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT), Sekretaris Dispenda Tarmizi Yahya, Plt Kepala Satpol PP Kusnen dengan Kabid Tibum dan PPD Hengki Irawan serta perwakilan Indomaret, Sumbodo. (Doang)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau