Riaubook - Sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terjadi perampingan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di setiap daerah, mengharuskan Pemkab Pelalawan melakukan Assessment jabatan Eselon II, Senin (15/01/2017) di Ruang Auditorium Lantai 3 Kantor Bupati Pelalawan.

Assessment yang dilakukan ini langsung ditangani Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau ini, dan diikuri 38 orang pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Pelalawan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pelalawan T Mukhlis, selaku Ketua Baperjakat saat dikonfirmasi media ini enggan berkomentar banyak.

Untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait Assessmet eselon II yang dilakukan, awak media Riaubook.com bertandang ke ruang asisten II Setdakab Pelalawan Atmonadi.

Saat ditanya pendapatnya tentang bentuk assessment yang dilakukan ini, Atmonadi menyimpulkan bahwa, ini assessment tertutup dalam artian hanya khusus bagi pejabat Kabupaten Pelalawan.

"Ini Assesment pemetaan, tentang kemampuan para eselon II dalam menahkodai Organisasi perangkat Daerah (OPD) sesuai SOTK yang baru," kata Asisten II Atmonadi.

Terkait akibat perampingan SOTK yang mengakibatkan adanya pejabat nonjob, Atmonadi menjelaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, mengenai Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk Jabatan Struktural, jika PNS tidak lagi memiliki jabatan maka akan beralih menjadi fungsional umum.

"Bisa saja mereka ditempatkan di setiap SOTK dengan jabatan staf fungsional, sambil menunggu adanya jabatan eselon II kosong, karena ditinggalkan pejabat yang pensiun maupun pindah," kata Atmonadi menutup pembicaraan. [RB/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau