Riau Book - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan surat arahan bernomor 5.952/M-DPDTT/XII/2016 kepada Gubernur seluruh Indonesia dan juga kepada aparat di bawahnya untuk mewaspadai pungutan liar (pungli) terkait dana desa.

Dalam surat tersebut, Menteri meminta kepada Gubernur seluruh Indonesia untuk dapat membantu memberikan arahan kepada bupati dan walikota serta menyampalkan kepada para aparat di bawahnya untuk tIdak menerima pihak-pihak yang memperkenalkan diri sebagal saudara, keluarga atau teman dari Menteri, atau mengatasnamakan Menteri diluar urusan dinas.

"Intinya kita harus mewaspadai pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," kata Kepala Biro Humas Protokol dan Kerjasama Pemprov Riau, Darusman saat menyampaikan isi surat tersebut di kantornya, Kamis (5/1/2017).

Dalam surat itu juhga dijelaskan bahwa terkait dengan urusan dinas, Menteri akan menyampaikan secara langsung atau secara resmi menunjuk Pejabat kementerian yang akan menyampaikan pesan kepada para pejabat yang bersangkutan.

Dalam kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke daerah, pejabat kementerian diminta tidak disambut secara berlebihan, seperti menggunakan patroli pengawalan yang dapat mengganggu aktifitas masyarakat pengguna lalu lintas lalnnya.

Dalam surat itu juga disebutkan, untuk menghindari persoalan gratifikasi serta tidak membebani pejabat di daerah, diimbau untuk tidak memberikan cenderamata secara berlebihan kepada pejabat kementerian tersebut. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau