Riau Book - Pembangunan rumah layak huni (RLH) untuk masyarakat kurang mampu di Provinsi Riau tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan. Ini karena ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi, salah satunya data penerima yang harus valid.

Ini dikatakan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Ciptada) Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno ketika ditemui di Pekanbaru, Rabu (16/11/2016).

"Berdasarkan aturan itu (penerima RLH-red) harus by name by address, kami dari Ciptada sudah melakukan verifikasi dan validasi untuk penerima di 2017," kata Dwi Agus Sumarno.

Ia menjelaskan proses untuk penganggaran RLH di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017, harus tercantum nama-nama dan alamat orang yang akan menerima RLH tersebut.

Dulu kata Dwi Agus Sumarno, RLH diberikan ke kabupaten dan kota dengan kuota tertentu, tapi penerima belum jelas siapa. Hal ini sudah tidak bisa lagi dilakukan.

"Kalau dulu mungkin kita bisa bagi untuk kabupaten ini 150 RLH, sekarang tidak bisa, harus nampak dan jelas siapa penerimanya dulu baru dibagi," kata Dwi Agus Sumarno.

Ini juga bagian dari transparansi yang ingin dilakukan oleh Pemerintah. Dengan adanya verifikasi dan validasi penerima, masyarakat bisa memantau apakah RLH tersebut benar disalurkan kepada orang yang membutuhkan sesuai aturan yang ada.

"Kalau tidak masyarakat dapat melakukan protes dan mengajukan keberatan kepada Pemprov Riau terhadap yang sudah dilaksanakan," pria yang juga merupakan menantu mantan Gubernur Riau Annas Maamun. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau