Riau Book - Kementerian Luar Negeri RI menyatakan pihak Indonesia akan maksimal melakukan upaya pembebasan warga negara Indonesia (WNI) yang disandera perampok di Somalia, meski langkah tersebut tidak mudah. Pasalnya, ketidakstabilan pemerintahan Somalia menjadi faktor yang mempersulit upaya pemerintah dalam membebaskan empat warga negara Indonesia yang disandera perompak Somalia sejak 2012 lalu.Demikian diakui oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, usai keempat sandera kepada pihak keluarga yang berhasil dibebaskan pada pekan lalu, Senin (31/10)."Somalia itu negara no man's land. Tidak ada pemerintah efektif di sana untuk dijadikan mitra lokal untuk bekerja sama dalam upaya pembebasan. Kami jadi sulit harus mengonfirmasi ke pihak mana," ujar Iqbal di Jakarta, Senin (31/10/2016).Lebih jauh dijelaskan Iqbal, dalam penanganan masalah tersebut, pemerintah pun membutuhkan waktu selama kurang lebih 18 bulan untuk membebaskan sandera. Selain faktor ketidakstabilan pemerintah Somalia, lanjut Iqbal, juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kelompok perompak di Somalia yang andil dalam mempersulit pembebasan.Iqbal menjelaskan, pemerintah RI sebenarnya sudah mendapatkan sejumlah nama-nama para pelaku penyanderaan. Namun, pemerintah sulit mengidentifikasi para pelaku penyanderaan dengan nama suatu kelompok pemerontak mana atau perampok tertentu lantaran banyaknya jumlah kelompok perompak di Somalia.Hingga diakhir detik-detik pembebasan sandera, Iqbal menceritakan, banyak kelompok perompak lainnya yang berusaha menculik kembali para sandera, bahkan terjadi kontak senjata dengan kelompok perompak di Galkayo, perbatasan Somalia dengan Kenya. "Jumlah penyandera sangat banyak Tidak ada nama dari kelompok penyandera ini. Saat pengembalian sandera kepada tim penyalamat PBB pun masih ada upaya kelompok penyandera lainnya yang berusaha menculik para ABK. Ini menunjukan betapa sulitnya proses pembebasan ini," jelasnya.Sementara, Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi mengaku upaya pembebasan para sandera sudah dilakukan sejak awal 2015. Pada Mei 2015. Pemerintah Indonesia mulai melakukan koordinasi intensif dengan China dan Filipina dalam melakukan rencana pembebasan.Tak hanya itu, lanjut Retno, pihaknya juga menggandeng Badan Intelejen Negara (BIN) dalam melakukan operasi pembebasan sandera. Pasalnya, upaya pembebasan ABK ini juga difasilitasi oleh PBB dengan bantuan hukum dari kantor pengacara Holman Fenwick Willan, badan hukum khusus pelayaran dan perdagangan internasional. (OJIN)


Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau