Riau Book - Plt Sekda Kabupaten Rokan Hilir, H Surya Arfan, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi Tax Amnesti kepada Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemkab Rokan Hilir yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Senin (24/10/16) di Bagansiapiapi. Penekanan yang disampaikan adalah, Tax Amnesty merupakan hak pengampunan pajak dan bukan sebuah kewajiban.

"Alhamdulillah hari ini kami semua, pejabat eselon IV, III dan II mengikuti kegiatan sosialisasi tax amnesty pajak yang di taja oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai, Provinsi Riau, semoga semua yang hadir dapat menerima pemahaman tentang tax amnesty ini, " kata Surya Arfan.

Menurut Surya, bahwa amnesty pajak bukan kewajiban tapi hak pengampunan pajak, di harapkan kepada teman-teman untuk dapat menyampaikan hak pengampunan pajak ini.

Ia mengimbau kepada seluruh ASN Rohil untuk kembali melihat SPT Tahunan yang telah dibuat, apakah sesuai dengan kenyataan atau sesuai penghasilan dengan kekayaan yang dimiliki.

"tax amnesty adalah hak pengampunan pajak, bukan kewajiban. Dan ini bentuk partisipasi kita untuk mendukung pemerintahan dalam hal ini Pak Joko Widodo yang telah memprogramkan tax amnesty ini untuk penerimaan negara," ungkap Surya.

Sementara, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai, Ridho Syafrudin yang menjadi nara sumber pada kegiatan sosialisasi menyebutkan bahwa tujuan Tax Amnesty pajak agar penerimaan pajak harus maksimal, mungkin dari wajib pajak ada yang belum melaporkan penghasilannya, untuk itu berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2016 ada pengampunan pajak.

"Tujuan tax amnesty pajak ini untuk memaksimalkan penerimaan pajak, mungkin dari wajib pajak ada yang belum melaporkan penghasilannya, sekaranglah momentnya dengan UU Nomor 11 2016 ini ada pengampunan pajak. Metodenya dengan membayar 20 persen dari harta yang belum di laporkan di SPT tahunan, Tahun 2015," Kata Ridho.

Menurut Ridho, bahwa animo masyarakat Rokan Hilir dalam menjalankan Tax Amnesty cukup tinggi, mulai dari wilayah Baganbatu, Ujung Tanjung, Bagansiapiapi dan bahkan Panipahan, Pulau Halang hingga Kecamata Sinaboi.

"Animo masyarakat Rohil cukup tinggi, baik untuk pengusaha yang diluar non Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengusaha yang berstatus atau kategori UMKM. Jadi minat masyarakat disini cukup besar terhadap amnesti pajak," kata Ridho Syafrudin.

Tax Amnesty menurut dia boleh diikuti oleh seluruh warga Indonesia baik status pribadi, status badan, hukum dan juga wajib pajak yang mungkin belum ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Jadi terlebih dahulu harus memperoleh NPWP, tapi tidak perlu lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2015 karena baru terdaftar, setelah itu baru mereka bisa mengikuti Tax Amnesty," tuturnya.

Lanjutnya, Untuk tax amnesty nilai kekayan tidak dibatasi, itu tergantung dari perhitungan nilai wajib pajak sendiri. Namun untuk UMKM itu di batasi sampai dengan satu tahun peredaran Brutonya 4,8 milyar. Kalau lewat dari segitu dia bukan UMKM, " Ungkapnya.(zmi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau