Oleh : Bagus Santoso

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) serentak kabupaten/ kota tahap kedua sudah dimulai. Di provinsi Riau menyisakan dua daerah yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Pasangan calon telah memasuki proses tahapan tes kesehatan. Di Kota Pekanbaru sedikitnya muncul 3 pasangan. Di Kampar tidak kalah seru setidaknya akan ada 6 pasangan siap laga.

"Perang" memperebutkan suara rakyat demi mencapai kemenangan antar pasangan calon ( paslon ) dilakoni dengan mengerahkan jurus seribu mata angin.

"Mesin dan senjata" untuk bujuk rayu memperoleh angka kemenangan, dibutuhkan finansial raksasa. Menabur peluru biaya membuat pilihan simalakama. Diikuti jadi beban berat - bisa sekarat, tak dituruti khawatir dukungan suara lari.

Itulah fakta yang terjadi. Pesta demokrasi menjerumuskan ke medan penuh onak berduri. Demokrasi memaksa pada pilihan yang sebetulnya melawan hati nurani - sama sekali tidak digemari.

Pilkada terkadang mendorong angkat "senjata" . Pasangan calon kepala daerah, Bupati, Walikota, Gubernur yang dinyatakan lolos oleh KPU. Dengan agak tergopoh tetapi tetap terlihat sigap siaga, berlagak siap tempur di medan pertelagahan.

Segala "mesin dan senjata", disiapkan. Dari memanaskan mesin partai tingkat desa hingga kalangan elite pengurus. Dari membentuk sayap pendukung sampai tim sukses plus barisan seribu bayangan.

Dari senjata pengadaan kaos , kalender, stiker, brosur, spanduk, baleho semua cap pasangan calon. Tidak cukup itu, sewa puluhan mobil dengan banner mencolok untuk operasional pendukung wajib disiagakan.

Semua Mesin dan senjata ini baru bergerak efektif dan produktif jika diisi bensin (duit, red). Tanpa bensin, maka mesin dan senjata, hanya akan jadi mangkrak sia- sia.

Berapa pembiayaan untuk pengadaan mesin dan senjata plus bensin?. Antara balon satu dengan yang lain - relatif beda. Tergantung medan tempurnya.

Dipastikan rata- rata standar biaya menurut data Litbang Kemendagri atas pendanaan pilkada serentak (kompas, 27/9) level kota/ kabupaten mencapai Rp30 miliar. Sedangkan untuk level gubernur berkisar minimal angka Rp20 miliar - 100 60 miliar.

Hitungan penulis, untuk pilkada kota/ kabupaten dan provinsi Riau biaya pilkada jauh lebih mahal. Selain geografis yang jauh sehingga butuh biaya tambahan transportasi juga sudah terbiasa dengan jual beli suara. Banyak hasil survei di beberapa kabupaten/ kota di Riau dengan terbuka dijawab bahwa memberi uang dianggap biasa dan menjadi salah satu indikator pemilih untuk memilih calon kepala daerahnya.

Angka tersebut baru pada hitungan; ditetapkannya pasangan oleh KPU. Belum lagi pra dan pasca pemilihan. Seseorang yang sudah berniat melangkahkan kaki ke kubangan Pilkada. Maka ada pembiayaan pra dan pasca.

Masa pra dimulai sejak merisik atau me-loby partai politik ( Parpol ). Biasanya bakal calon ( balon ) jauh hari sudah mengadakan penjajakan ke sejumlah parpol.

Masa ini penuh lika- liku, maklum yang di hadapi adalah "pemain" politik. Pendekatan terhadap elite parpol tingkat pusat dan daerah dengan berbagai macam cara. Ada karena faktor keluarga, pertemanan, hingg persekongkolan.

Di tahap ini balon sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengutus surat rekomendasi parpol tingkat pusat berjenjang dari tingkat paling bawah. Untuk Bupati, Walikota, balon harus pandai loby di elite parpol di tingkat tersebut, lalu pengurus Provinsi baru ke pengurus Pusat.

Loby daerah biasanya balon, diminta komitmen- komitmen dari bergabung menjadi pengurus parpol, kesepakatan mahar dengan dalih untuk menggerakkan mesin partai.

Besar kecilnya nilai mahar biasanya dikalikan dengan jumlah kursi. Misalnya di Kota Pekanbaru partai XYZ memiliki 5 kursi. Satu kursi di hargai Rp 250 - 500 juta.

Semakin banyak kursi, maka akan semakin besar maharnya. Apalagi kalau satu partai sudah mencukupi kursinya untuk syarat pendaftaran. Maka hitungan ilmu politik 1 x 2 jawabannya bukan 2, tetapi yang betul tidak terhingga.

Kita ambil contoh jika syarat lolos ikut pilwako Pekanbaru 9 kursi. Maka tinggal mengalikan 9 kursi x harga 1 kursi Rp500 juta = Rp. 4,5 miliar.

Bila tidak cukup satu parpol, maka untuk menggenapinya bukan mudah. Malahan parpol dengan perolehan kursi kecil, satu atau dua bisa tahan santing. Karena merasa sebagai penggenap dan tanpa 1 kursi calon tidak bisa lolos.

Pada celah ini parpol kecil menentukan, dan nilai maharnya bisa sama dengan parpol yang kursinya jauh lebih besar. Terkait mahar ada pernyataan sejumlah parpol di media tidak mengutip mahar. Bagi anda yang percaya monggo, bagi yang tidak percaya juga tidak ada yang melarang. Hanya malaikat, balon dan elite pengurus parpol yang tahu.

Karena antar balon dan orang parpol - sangat kuat menjaga rahasia ini. Dan biasanya akan terungkap ketika balon kalah atau gagal mendapat dukungan. Jika demikian akan buka-bukaan berapa mahar yang sudah diberikan.

Angka tersebut di atas, belum ditambah transportasi dan akomodasi antar kota dan luar kota. Untuk loby ke pusat Jakarta perlu pesawat, hotel, makanan dan uang jajan. Loby di ibukota Ini, biasanya di restoran atau longe hotel berkelas. Jarang di kantor partai, kecuali sudah clear dan deal.

Datang berurusan ini tidak cukup seorang atau dua orang saja. Rata-rata sudah melibatkan kelompok. Bisa kelompok parpol dan pendukung balon. Utuk loby Jakarta butuh waktu berbulan- bulan. Semakin lama waktu loby maka semakin bengkak pula pundi-pundi.

Sementara pra pemilihan juga menelan duit tidak sedikit. Apalagi kalau sampai ada gugatan ke mahkamah konstitusi (MK). Membawa saksi sekampung, kontrak hotel atau apartemen di Jakarta selama masa persidangan. Maka ada pepatah menang jadi arang kalah jadi abu. Mau pilih mana ayo ? Karena menu pilihan sama- sama tidak nikmat.

Total jenderal pembiayaan untuk pilkada sungguh fantastis. Anehnya jika sudah kecemplung balon akan terasa haus untuk menikmatinya. Syahwat politik akan mengalahkan akal sehat. Menabur duit seperti menyerak bijian jagung di kebun.

Balon sadar akan semua yang dilakukan tetapi tak sanggup untuk menghentikan. Adanya hanya asyik dan menarik. Permintaan apapun dari suara rakyat di kabulkan. Demi menghara dan takut kehilangan suara dukungan.

Pada masa pra sampai ditetapkan sebagai balon oleh KPU, berbarengan dangan masa sosialisasi. Sosialisasi awal utuk memperkokoh suara utuk hasil survey. Survey juga harus disediakan biaya tidak sedikit.

Biasanya survei ada tiga tingkatan. Bayarannya juga 3 kali survei dong. Survei pertama untuk memunculkan nama di internal partai. Hasil survei ini sebagai alat pendukung untuk mendapat rekomemdasi parpol. Biasanya parpol akan memberi dukungan dengan melihat hasil survei.

Baru lanjut survei lanjutan kedua dan ketiga untuk melihat peta kekuatan masing- masing kecamatan atau dapil. Biaya satu kali survei rata- rata Rp150 - Rp300 juta. Maka diperlukan duit survei kisaran Rp450 juta - Rp 900 juta.

Selanjutnya, dalam sosialisasi, balon akan mengadakan pertemuan- pertemuan. Jadwal diagendakan tim sukses. Dan biasanya sudah ada setumpuk proposal undangan dari berbagai macam jenis. Ada yang atas nama desa, majelis taklim, LSM, kelompok wirid, kelompok tani, kelompok ternak sampai kelompok seni . Disetiap proposal diajukan biaya pertemuan dan ditutup dengan permohonan bantuan disertai kata- kata pujian dan dukungan.

Jenis bantuan berbagai- bagai yang diminta. Ada permintaan tenda, kursi, peralatan pecah belah, kompang, rebana, kain seragam, mesin genset, mesin potong rumput, cat untuk mushola, pengeras suara masjid, atap seng untuk gedung pertemuan desa, sampai selubung jenazah.

Permintaan bantuan juga sampai bidang infrastruktur; membangun pos ronda, gledor jalan, bangun jembatan, buat drainase sampai normalisasi parit.

Lengkap sudah balon menahan beban, berat di kepala tetapi akan sia- sia ikut pilkada jika diabaikan. Disinilah dibutuhkan keahlian dan kekuatan balon mengatur strategi tempur dan perang.

Duit segunungpun akan terkikis habis, dan belum jaminan menang. jika tidak pandai mengatur siasat dan strategi. Tidak hanya biaya yang besar, tapi juga tenaga dan pikiran terkuras habis.

Main Sponsor, Donatur Jeratan Korupsi

Mengapa begitu berani dan nekat, para balon maju dengan taruhan biaya sungguh sangat besar? Sedangkan pendapatan resmi yang diperoleh sangat kecil tak sebanding biaya yang dihamburkan.

Mau tahu berapa gaji pokok bupati/ walikota. Dirjen keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek dalam sebuah diskusi menyebutkan; gaji pokok seorang bupati/ walikota sebesar Rp2,1 juta per bulan, untuk gubernur Rp3 juta setiap bulan. Ditambahkan tunjangan istri dan anak total gaji yang dibawa pulang ke rumah Rp5,6 juta - Rp 8,7 juta.

Pembiayaan balon yang ikut pilkada pada periode tahun 2016 ini diprediksi akan lebih besar lagi jika dibandingkan dengan pilkada serentak sebelumnya.

Sebab, pada Pilkada tahun 2017, pemerintah sudah meng, otak - atik lagi peraturan pilkada. Dengan mengacu Undang- undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang jadi pedoman pelaksanaan Pilkada tahun 2017 memberikan peluang kepada pasangan calon untuk menambah alat peraga dan kampanye.

Pada regulasi sebelumnya, UU No 8/ 2015 seluruh bahan kampanye, iklan, debat politik yang dihalalkan hanya yang didanai oleh KPU daerah. Regulasi yang baru jelas akan membawa pasangan calon berlomba- lomba untuk memperbanyaknya, meski dengan konskwensi pembiayaan tambah bengkak.

Mengingat biaya yang besar sementara nafsu meraih kekuasaan menggebu, maka banyak godaan dan janji menghampiri. Antara kekuasaan dan ekonomi begitu tipis tapal batasnya.

Maka menggandeng sponsor dan donatur menjadi sebuah keniscayaan bagi banyak pasangan calon. Mereka bisa dari petualang dan pialang. Pelaku bisnis legal maupun ilegal.

Dari menguasai sektor ekonomi perdagangan dari berbagai sektor. Dari yang resmi maupun setengah resmi. Biasanya sponsor dan donatur lokal yang menguasi ekonomi pasar. Dari pertambangan, perkebunan, perdagangan tak ketinggalan pemilik tempat- tempat hiburan.

Beruntung pemerintah melarang perjudian dan mafia obat- obatan terlarang. Jika keberadaan ini di legalka, pastilah penguasa dunia narkoba ini juga ikut andil sebagai sponsor atau malahan donatur tunggal. Naudzubillah min zalik.

Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pendanaan Pilkada tahun 2015 menyatakan calon kepala daerah mengeluarka dana kampanye melebihi harta kas yang dimiliki para calon. Harta kas terdiri dari uang tunai, tabungan dan deposito. Bahkan para calon bupati/ walikota dan gubernur mengeluarkan dana kampanye melebihi total harta kekayaan yang dibuat pada laporan kepada penyelenggara negara.

Lalu para sponsor dan donatur berani menggelontorkan duitnya tidak gratis. Mereka mengharap balas budi ketika pasangan calon sudah menang dan dilantik. Sementara sang calon sudah berkomitmen dibawah tangan akan membantu keinginan sponsor atau donatur.

Di antara yang akan dibantu oleh pasangan calon terpilih sesui dengan yang diharapkan bisa jadi kemudahan mengurus perizinan usahanya atau janji pekerjaan dari anggaran daerah.

Mahalnya biaya pilkada maka menjerat kepala dearah terpilih dalam kubangan menyesatkan. Yang akhirnya berujung pada perkara hukum. Beban biaya dan balas budi, mamakan korban, menyeret bupati, walikota, gubernur bahkan presiden ke meja tindak pidana korupsi (Tipikor).

Dalam laporan KPK tahun 2015 disebutkan, tahun 2004-2015 ada 17 gubernur dan 49 bupati/ walikota dan wakilnya terperangkap korupsi serta 8 kepala daerah berurusan dengan KPK. Sedangkan pada periode 2004-2012, menurut Ditjen Itda ada sebanyak 290 kepala daerah terlibat kasus hukum.

Inilah potret pilkada serentak yang kita rayakan bersama sebaga ajang pesta pora memilih pucuk pemimpin negeri. Pesta ini syah menurut aturan dan tatanan demokrasi.

Pesta pilkada juga didanai duit krakyat Indonesia. Lalu siapa yang akan menjadi malaikat pengawasnya? Jika sudah terjadi mufakat persekongkolan jual beli suara pemilih dengan calon yang akan dipilih. Permainan sponsor dan donatur dengan pasangan pemimpin terpilih. Menambah panjang kisah baik dan buruk pesta lima tahunan.

Tercatat dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Sejak era otonomi daerah Proses pemilihan kepala daerah (pilkada ), pemilu legislatif melalui pemilihan langsung ( pilsung ).

Model pilsung sebenarnya sudah jadi cara kuno diterapkan di Indonesia. Dan masih langgeng sampai sekarang. Yakni warga desa memilih kepala kampungnya.

Seiring dengan deru demokrasi di Nusantara. Trend pilsung semakin melambung. Fakta mengatakan pilsung menjadi model yang semakin dinamis dan miris.

Dinamis tersebab model pilsung saat ini dinilai paling mendekati diterima semua pihak. Pihak lawan dan kawan dalam kancah perang politik.

Miris, karena model ini telah terbukti menjerumuskan calon pemimpin yang tidak terpilih maupun yang terpilih . Dibenturkan kepada persoalan yang multi komplek.

Tapi inilah pilihan yang telah disepakati. Dengan optimisme, semoga perjalanan demokrasi di negeri ini akan menemukan yang teruji, di mulai dengan niat suci, star dari diri sendiri.***

Penulis adalah anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PAN.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau