Riau Book - Pemprov Riau sudah mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perlindungan Hak Perempuan serta Tindakan Kekerasan. Pengajuan ini dilanjut dengan ditajanya Rapat Paripurna DPRD Riau dengan penyampaian Jawaban Fraksi oleh Pemprov.

Sesuai pantauan lapangan, Rapat Paripurna dipimpin Sunaryo serta didampingi dua sejawatnya, yaitu Manahara dan Noviwaldy. Sedang pihak Pemprov Riau ini dihadir Sekda Ahmad Hijazi. Tampak juga unsur Forkominda, Kepala SKPD, serta sejumlah anggota DPRD.

Kesempatan itu, Sunaryo seusai membuka persidangan tersebut, persilakan kepada Pemprov Riau Sampaikan Pandangan Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Riau. Ahmad Hijazi yang mewakili Gubri, dalam penyampaian jawaban ini berkata bahwa dari masukan itu positif.

"Bahwa naskah akademis diusul oleh Pemprov terhadap Raperda ini sebenarnya sudah dibuat sejak tahun 2014. Di dalam Raparda itu, muatannya mengatur hak-haknya untuk perempuan dewasa. Hal itu dikarena, untuk perempuan anak-anak sudah di Perda," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, tentang Perlindungan Anak Perempuan ini sudah ada dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan hak dasar anak. Maka, di saat ini yang diusulkan Ranperda tentang Perlindunganya Hak Perempuan atas Kekerasan, ke DPRD ini.

"Semua ini, untuk pemberdayaan masyarakat yang khususnya bagi perempuan dewasa. Kesemua ini diatur, sehingga kalau ada masuk pengaduan masyarakat terhadap kasus kekerasan perempuan, hal ini lebih cepat segera diakomodir.

Termasuk rehabilatasi," ujarnya.

Usai paparan disampaikan pihak Pemprov Riau ini, maka Sunaryo mempertanyakan kepada peserta (anggota DPRD Riau, red) Rapat Paripurna. Maka, dijawab dengan kata setuju atas jawaban tersebut disampaikan Pemprov. Dan maka dilanjut pembentukan Pansus. (RB/rul)