Riau Book - Besar pasak dari tiang, setidaknya pepatah itu menggambarkan kondisi hulu migas saat ini, ketika penerimaan negara dari migas anjlok, biaya yang harus diganti pemerintah untuk eksplorasi dan produksi kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) justru membengkak.

"Ini kondisi miris yang harusnya membuat pemerintah melek," kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Usman kepada pers di Pekanbaru, Rabu (28/9/2016).

Sebuah fakta mengejutkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas tahun 2015 hanya menyentuh angka US$12,86 miliar atau 85,8 persen dibandingkan target PNBP migas tahun lalu yang ditargetkan mencapai US$14,99 miliar.

Sayangnya di saat penerimaan negara dari migas anjlok, biaya yang harus diganti pemerintah untuk eksplorasi dan produksi kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) lewat cost recovery justru mencapai US$13,9 miliar, atau lebih besar US$1,04 miliar dari PNBP migas di tahun yang sama.

Usman menjelaskan, selama 90 tahun 'cost recovery' dijalankan dengan kerahasiaan yang tak berlandaskan hingga akhirnya menjadi 'bola salju', kini negara bahkan harus menanggung beban penerimaan yang minus.

Ia katakan, selama 90 tahun Chevron selakukan KKKS diberikan keleluasaan untuk menjalankan operasi dengan beban cost recovery yang besar, bahkan untuk kegiatan yang kecil diluar operasi dan kesalahan operasi.

"Selama ini dengan kerahasiaan itu, siapa yang tahu kalau ada orang asing yang menjadi tamu Chevron datang ke Riau main tenis pun dibiayai oleh uang negara," kata Usman.

Tidak cuma itu, demikian Usman, Chevron yang saat ini tengah gencar melaksanakan proyek pemulihan tanah terpapar minyak (TTM) juga bakal menguras 'cost recovery'.

Proyek yang diindikasi bakal menghabiskan anggaran triliunan itu menurut dia adalah bentuk kesalahan operasi yang layaknya tidak masuk dalam beban operasi atau 'cost recovery'.

Usman katakan, kondisi itu sangatlah miris, ketika harga minyak dunia anjlok, perekonomian nasional terkena imbasnya, namun KKKS malah membengkakkan anggaran untuk proyek diluar operasi migas.

Menurut informasi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tercatat bahwa rerata produksi minyak mentah siap jual (lifting) sepanjang tahun lalu hanya mencapai 777.560 barel per hari (bph), atau hanya memenuhi 94,24 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan (APBNP) 2015 di angka 825 ribu bph.

Sementara untuk rerata lifting gas bumi 2015, tercatat berada di angka 6.933 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 97,9 persen dari yang ditargetkan di kisaran 7.079 MMSCFD.

Pejabat SKK Migas mengungkap, bahwa tak tercapainya target lifting tahun lalu disebabkan oleh mundurnya rencana optimasi beberapa proyek strategis seperti Lapangan Banyu Urip yang dioperatori ExxonMobil Cepu Limited.

Hingga pada unplanned shutdown yang terjadi akibat permasalahan pengoperasian fasilitas produksi di beberapa lapangan, hingga gangguan sosial dan alam.

Mengutip data resmi SKK Migas yang dirilis awal Januari 2016, rerata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sepanjang 2015 tercatat berada di angka US$51,21 per barel atau 85,4 persen dari asumsi APBNP yang dipatok di kisaran US$60 per barel.

Parahnya, dengan realisasi tersebut, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas 2015 hanya menyentuh angka US$12,86 miliar atau 85,8 persen dibandingkan target PNBP migas tahun lalu yang ditargetkan mencapai US$14,99 miliar.

Sayangnya disaat penerimaan negara dari migas anjlok, biaya yang harus diganti pemerintah untuk eksplorasi dan produksi kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) justru mencapai US$13,9 miliar, atau lebih besar US$1,04 miliar dari PNBP migas di tahun yang sama. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau