RiauBook - Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjanji memberikan dukungan penuh terhadap penyidikan Polda Riau mengusut tuntas keterlibatan korporasi, yakni PT LIH yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kebakaran lahan di Provinsi Riau.

        "Saya memberikan apresiasi dan kami mendukung penuh Polda Riau," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika dihubungi Antara dari Pekanbaru, Jumat (21/8).

        Siti Nurbaya menyatakan pihak kementerian akan memberikan dukungan penuh dalam keahlian dan lainnya kepada Polda Riau. "Saya juga minta Dirjen Penegakan Hukum LHK untuk mengikuti secara utuh," ujarnya.

        Ia menilai sinergitas dari semua pihak untuk membantu proses penegakan hukum sangat penting untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kebakaran lahan dan hutan serta polusi asap, khususnya di Riau yang sudah berlangsung selama 17 tahun terakhir.

        "Mudah-mudahan ada efek jera," katanya.

        Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau pada Jumat menyatakan PT LIH secara korporasi sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kebakaran lahan di area konsesinya di Kabupaten Pelalawan, yang terjadi pada pertengahan tahun 2015. Wakil Direskrimsus Polda Riau, AKBP Ari Rahman Nafarin, mengatakan perusahaan akan dijerat dengan dugaan kelalaian yang mengakibatkan kebakaran dengan mengacu pada Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

        Polisi menduga korporasi terlibat dalam kebakaran lahan seluas sekitar 400 hektare di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

        "Sudah ada bukti yang cukup untuk menetapkan korporasi (LIH) sebagai tersangka karena ada dugaan kelalaian, bahkan mengarah pada kesengajaan dan pembiaran terjadi kebakaran," ujar AKBP Ari Rahman kepada Antara.

        Ini bukan pertama kali Polda Riau menangani kasus pembakaran lahan yang melibatkan korporasi di Riau. Pada 2013, Direskrimsus Polda Riau menyeret korporasi kelapa sawit Malaysia PT Adei Plantation Industry karena pembakaran lahan di Kabupaten Pelalawan. Pada tingkat persidangan yang berlangsung hingga tahun 2014, Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci, Pelalawan, memvonis PT Adei terkait pembakaran hutan dan lahan dengan hukuman denda Rp1,5 miliar dan subsider lima bulan. Selain itu perusahaan harus membayar ganti rugi kerusakan lingkungan hidup sebesar Rp15 miliar.

        Sementara itu, General Manager PT Adei, Danesuvaran KR Singham divonis satu tahun penjara subsider Rp2 miliar karena dianggap lalai dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut. Vonis ini lebih ringan dari pada tuntutan jaksa, yakni lima tahun penjara.

        Kemudian, Direskrimsus Polda Riau juga menangani kasus pembakaran lahan di konsesi perusahaan industri sagu PT National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2014. Namun, proses pengadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bengkalis justru berakhir antiklimaks.

        Sebabnya, Majelis Hakim PN Bengkalis yang saat itu dipimpin oleh Hakim Ketua Sarah Louis Simanjuntak justru memvonis bebas terdakwa dari korporasi maupun petinggi PT NSP pada Januari 2015. Dalam berkas dakwaan, perusahaan sagu tersebut didakwa membakar hutan dan lahan sekitar 2.148 hektare di Desa Tapak Baru, Teluk Buntal Tanjung Sari, Lukut, Tanjung Gadai dan Tanjung Suwir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Hakim hanya meminta PT NSP untuk mengganti kerugian Rp2 miliar atas kasus kebakaran lahan sagu miliknya di Kepulauan Meranti. (ant)