Riau Book - Banyaknya wilayah desa di dalam Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2012. Tentang pemekaran Desa mendapat tanggapan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Rahman Dwi Saputra.

Rahman mengatakan jika permasalahan tak masuknya wilayah desa di dalam perda membuat warga di daerah yang tak masuk perda itu tak bisa ikut dalam Pilkades. Karena warga di tempat yang tak masuk perda itu tidak punya pijakan hukum sebagai pemilih.

''Kalau sempat diikutkan juga pasti berbenturan dengan masalah hukum di kemudian hari. Nah, tentu yang menanggung rugi tentu Desa dan masyarakat setempat apalagi pemerintahan Kabupaten bisa repot,'' ujar Rahman menjelaskan.

Untuk itu Rahman memintak kepada pihak terkait agar segera merevisi perda tersebut. Apalagi waktu sudah semakin mepet dengan jadwal pilkades yang katanya di selenggarakan pada tahun 2016 ini juga.

Jika tidak di selesaikan dengan segera, bukan hanya pilkades saja yang bermasalah, semua yang berkaitan dengan pengurusan dan pembiayaan akan bermasalah juga.

'' Ya segerakan lah di selesaikan revisi perda nya. Jangan gara-gara ini semua jadi masalah,'' ungkap Rahman menghimbau.(RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau