Riau Book- Rencana pembangunan 2.000 unit Rumah Layak Huni (RLH) ditargetkan bisa terealisasi di APBD perubahan 2016 ini. Pemprov Riau yang sudah menyiapkan anggaran ratusan miliar akan merubah nomenklatur penganggaran program tersebut.

Hal ini diungkapkan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi, Rabu (1/6/2016). Menurut Masperi, urungnya terlaksana program rumah layak huni di APBD murni 2016 ini akibat berubahnya regulasi dan nomenklatur penganggaran untuk program tersebut.

"Aturannya sudah berubah, Provinsi tidak bisa langsung membangun RLH ini. Itu kewenangan ada di Kabupaten dan Kota masing-masing. Karena itu kita akan ubah dulu nomenklatur penganggarannya. Nanti akan kita jalankan menggunakan sistem Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Kabupaten dan Kota," ujarnya.

Dijelaskan Masperi, program RLH sendiri merupakan visi misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019 yang harus diwujudkan dalam masa kepemimpinan Gubernur Riau saat ini.

"Program ini harus diwujudkan karena merupakan salah satu program di RPJMD. Kecuali RPJMDnya di revisi. Makanya nanti kita akan gunakan sistem Bankeu itu, agar program tersebut terlaksana," tandasnya.

Sebab itu, ia berharap pembahasan APBD perubahan 2016 ini bisa digesa secepatnya, agar program yang tertunda pelaksanaan di APBD murni bisa dikebut di APBD perubahan.

Program RLH sendiri merupakan kegiatan yang ada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Ciptada) Provinsi Riau. Untuk pembangunan RLH ini, Pemprov Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp140 miliar. Setiap RLH akan mendapatkan anggaran sebesar Rp70 juta per unitnya. Sedikitnya, ada sekitar 2.000 unit RLH yang akan dibangun tahun ini.(RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau