RiauBook - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau tahun 2014 hanya sebesar Rp63 persen. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pada sidang paripurna DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (30/3/2015).

"Pada tahun 2014 dianggarkan belanja sebesar Rp8,84 triliun dan terealisasi Rp5,60 triliun atau 63,32 persen. Kondisi itu menunjukkan pencapaian kinerja pemerintah belum memuaskan karena dinamika politik tahun 2014," kata Andi Rachman, begitu ia biasa disapa.

Realisasi terendah adalah belanja langsung yang dianggarkan Rp4,71 triliun, namun hanya mampu digunakan Rp2,71 triliun atau hanya 46,06 persen. Sedangkan belanja tidak langsung dianggarkan Rp4,13 triliun dan realisasi Rp3,43 triliun atau 83,02 persen.

Selain itu ada penerimaan pembiayaan yang disalurkan ke kabupaten/kota yang realisasinya 100,25 persen atau Rp1,45 triliun lebih dari target Rp1,44 trilun.á

Ia mengungkapkan bahwa serapan yang tidakámenggembirakan ada pada Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa (BPM Bangdes). "Haláitu menyadarkan kita untuk harus lebih banyak belajar," imbuhnya.

Andi Rachman mengatakan 2014 adalah yang berat karena terdapat beberapa transisi pemerintahan. Namun berkat konsultasi dan pengalaman yang baik dapat juga terselesaikan dengan segala kekurangannya.

Seperti diketahui, pada Februari 2014 Gubernur dan Wakil Gubernur Riau baru dilantik yakni Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman. Namun pada September 2014, Gubernur Annas Maamun ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga ditahan dan sudah masuk persidangan saat ini.

Meskipun rendah dalam serapan, tapi dari segi pendapatan justru Riau melebihi target. Terealisasi pendapatan sejumlah Rp7,4 triliun atau 109,62 persen. Belanja 8,8 triluan dianggarkan karena ada sisa lebih anggaran 2013 sebesar Rp1,4 triliun.

Setelah pembacaan LKPJ, Ketua DPRD Riau Suparman mengatakan lembaganya sekaligus membentuk panitia khusus. Dalam waktu 30 hari akan bekerja untuk memberikan rekomendasi ke Pemerintah Provinsi Riau. (shs)

SUMBER: ANTARA