Riau Book - Provinsi Riau masuk dalam daftar 3 daerah paling terkorup di Indonesia. Bertubi-tubi, mulai dari kepala daerah, eksekutif, legislatif hingga pihak swasta di Bumi Lancang Kuning berakhir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belum lama ini, dua petinggi di Riau kembali berhadapan dengan lembaga antirasuah tersebut. Antara lain Bupati Rokan Hulu terpilih Suparman dan mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Perubahan Riau Tahun 2014 dan RAPBD Riau Tahun 2015. Kasus ini juga sudah menyeret sejumlah nama, seperti mantan Anggota DPRD Riau A Kirjauhari yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa.

Sementara momen paling besar terjadi di Riau adalah dimana ketiga gubernurnya berturut-turut berakhir di KPK. Pertama adalah Saleh Djasit. Saleh, yang menjabat Gubernur Riau pada 1998-2003, berurusan dengan KPK terkait dengan kasus korupsi mobil pemadam kebakaran yang melibatkan Hari Sabarno. KPK menahan Saleh pada 19 Maret 2008 setelah menjadi anggota DPR.

Kemudian adalah Rusli Zainal. Rusli menjabat selama dua periode, yaitu 2003-2008 dan 2008-2013. Ia ditangkap KPK terkait dengan kasus korupsi PON XVIII, suap anggota DPRD Riau, dan penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Terakhir, KPK menangkap Annas di Cibubur, Jakarta, September 2014 silam. Gubernur yang didukung Partai Golongan Karya tersebut ditangkat terkait dengan kasus dugaan suap alih fungsi lahan. Komisi antirasuah juga menyita sejumlah mobil, termasuk mobil berpelat nomor Riau, dalam penangkapan itu.

Dengan kondisi tersebut, wajar saja Riau menjadi sorotan dan masuk dalam daftar daerah terkorup di Indonesia. Kemudian juga wajar, KPK sering melakukan pengarahan dan pendampingan kepada Riau baik dari aspek pemerintahan, legislatif hingga korporasi.

Rabu (13/4/2016) hari ini, KPK kembali datang dan memberi pendampingan kepada Provinsi Riau. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan, di Riau sering terulang kejadian pejabat, legislatif dan pihak perusahaan melakukan korupsi.

"KPK juga menyoroti minimnya kesadaran penyelenggara negara di Riau untuk melaporkan harta kekayaannya," kata Saut di hadapan Plt Gubernur Riau, bupati/walikota se-Riau, pimpinan DPRD Riau dan pihak lainnya, di Gedung Daerah Riau, Rabu (13/4/2016).

Pendampingan yang akan dilakukan KPK ialah terkait tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Riau. KPK mengamati, masih ada intervensi kuat yang terjadi di Riau, baik dalam hal perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta alokasi bantuan sosial dan bantuan keuangan.

"Peran masyarakat juga dibutuhkan untuk ikut melakukan pengawasan yang efektif dan tidak permisif pada tindakan pidana korupsi sekecil apapun," katanya.

Dalam kegiatan ini, KPK juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya, yaitu Kementerian Dalam Negeri, BPK, BPKP, LKPP, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.***

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau